nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Telusuri Jejak Penerbitan Izin Tambang, KPK Periksa Bupati Konawe Utara

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 14:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 09 337 1791770 telusuri-jejak-penerbitan-izin-tambang-kpk-periksa-bupati-konawe-utara-zlsGnBUaMQ.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Konawe Utara, Ruksamin untuk mendalami kasus dugaan korupsi atas penerbitan kuasa pertambangan dan izin usaha pertambangan di Kabupaten Konowe Utara. Kasus ini sendiri menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, bahwa pemeriksaan itu untuk mendalami proses terbitnya izin tambang dalam kasus tersebut. Agenda itu dilaksanakan di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Hari ini, KPK memanggil Bupati Konawe, Ruksamin terkait dengan kebutuhan permintaan keterangan tentang dokumen perizinan tambang yang sebelumnya diterbitkan tersangka," ucap Febri, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Dalam kasus ini, Aswad dijerat dalam dua kasus sekaligus yakni, korupsi dan suap. Pada kasus pertama, Aswan ‎terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, tahun 2007-2014.

Pada kasus kedua, Aswad selaku mantan Bupati Konawe Utara diduga telah menerima uang suap sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.

Terkait kasus dugaan korupsi, Aswad disangkakan melangar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ‎dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada kasus kedua yakni suap, Aswad diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini