nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pendaftaran Peserta Pemilu 2019, Partai Politik Keluhkan Sulit Akses Sipol

Reni Lestari, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 13:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 09 337 1791692 pendaftaran-peserta-pemilu-2019-partai-politik-keluhkan-sulit-akses-sipol-q3CwoqVaQB.jpg Bawaslu dalam konferensi pers pengawasan peserta pemilu mendaftar ke KPU (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Pengunaan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai salah satu mekanisme pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 banyak dikeluhkan. Keluhan-keluhan tersebut mengemuka dalam acara ‘Sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019’ yang digelar Bawaslu RI.

Sekjen Partai Idaman Ramdansyah yang hadir dalam acara sosialisasi menuturkan, pihaknya mengalami banyak kesulitan teknis dalam memasukkan data partai politik ke dalam Sipol. "Kami punya persoalan, pertama untuk upload sebuah kabupaten yang 300 KTA (Kartau Tanda Anggota) saja, butuh hampir setengah jam. Contohnya Kabupaten Bim, kami taruh di Youtube, sampai hampir pukul 11 (malam) ternyata masih sulit upload," ujar Ramdansyah di Hotel A One, Menteng, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Baca juga: Cegah Pelanggaran dalam Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sejumlah partai politik lain. Perwakilan partai politik yang hadir dalam acara ini rata-rata meminta agar ada mekanisme lain selain Sipol karena banyaknya kendala teknis di lapangan. Contoh kendala yang paling kentara adalah, kesulitan akses internet di sejumlah daerah terpencil sehingga terjadi kesulitan menggunggah dokumen pendaftaran.

"Kalau ini dipaksanakan, Sipol ini pasti akan ada problem. Daripada kita sibuk dengan sengkata, Bawaslu harus tegas, Sipol bukan satu-satunya syarat untuk menjadi peserta pemilu," kata Natalis Situmorang, perwakilan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Anwar Adi, perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluhkan tak bisa diaksesnya Sipol selama dua jam pada Minggu 8 Oktober 2017 petang. Anwar juga menilai, Sipol seolah-olah menjadi bentuk pengwasan KPU terhadap partai politik.

Baca juga: Hindari Gugatan soal Sipol, KPU Koordinasi ke Bawaslu dan Berikan...

"KPU seakan-akan mengawasi Parpol, karena sampai nomor rekening harus ada. Saya juga perlu sampaikan untuk (Bawaslu) mengawasi serius, jangan-jangan KPU ini bukan lagi independen," ujar dia.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, segala masukan dari partai politik calon peserta pemilu akan menjadi bahan kajian. Ia juga akan menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi dengan KPU esok hari. 

"Kami ini kan pengawas, KPU penyelenggara dan bapak ibu dari partai yang akan melalui kompetisi. Perdebatan memang harus kita letakkan pada porsi yang pas sebagaimana Bawaslu ingin merangkum sejumlah potensi masalah, sampai pendaftaran ini selesai. Besok saya akan sampaikan beberapa catatan yang menjadi beban dari Sipol ini," ujar Afif.  

Diketahui, pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 sudah dibuka sejak 3 Oktober dan akan ditutup pada 16 Oktober 2017. Sebelum menyampaikan berkas pendaftaran langsung ke kantor KPU, masing-masing partai politik calon peserta diwajibkan untuk mengunggah seluruh dokumen persyaratan ke Sipol, untuk kemudian dicetak sesuai dengan format yang telah disediakan dalam sistem tersebut. Dokumen hasil cetak itulah yang harus dibawa ke kantor KPU sebagai persyaratan pendaftaran. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini