nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Pelanggaran dalam Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Reni Lestari, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 11:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 09 337 1791586 cegah-pelanggaran-dalam-pendaftaran-parpol-peserta-pemilu-2019-ini-upaya-pengawasan-yang-dilakukan-bawaslu-ixYAEOZ0mQ.jpg Bawaslu dalam konferensi pers terkait pengawasan peserta pemilu mendaftar ke KPU (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai menerima pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, yang dimulai sejak 3 Oktober dan ditutup 16 Oktober 2017. Sebagai lembaga yang mengawasi proses jalannya pesta demokrasi, tahap pendaftaran ini tidak lepas dari pengawasan Bawaslu.

Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin menjelaskan, sebelum proses pendaftaran berlangsung, Bawaslu telah melakukan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran dan proses sengketa proses Pemilu, yakni dengan mengirim surat imbauan kepada tiga stakeholder, KPU, partai politik calon peserta dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Baca juga: KPU: Anggaran Pilkada 2018 Mencapai Rp11,4 Triliun

"Bawaslu meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administratif dan verifikasi faktual peserta Pemilu 2019," kata Afif dalam acara sosialisasi di Hotel A One, Menteng, Jakarta, Senin (9/10/2017). 

Fokus pengawasan Bawaslu antara lain, kesesuaian jadwal pendaftaran, mekanisme dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran. Sementara pengawasan dilakukan dengan menempatkan tim pengawas Bawaslu di KPU dan melakukan kajian hasil pengawasan.

Baca juga: KPU: Parpol yang Mengisi Data di Sipol Sudah Mencapai 90%

Jika ada pelanggaran teknis dalam proses pendaftaran, partai calon peserta pemilu bisa langsung melapor ke Bawaslu, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Laporan pelanggaran disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

"Temuan dan laporan pelanggaran ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu paling lama tujuh hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi," ucap dia.

Ia juga menjelaskan, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, dan sengketa peserta dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga hari kerja sejak penetapan keputusan penyelenggara.

"Penyelesaiannya, Bawaslu akan memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Tapi, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali berkaitan dengan, verifikasi parpol, penetapan DCT, anggota DPR, DPD, DPRD, dan penetapan pasangan calon," kata Afif.

Sebelumnya diketahui tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran: 3-16 Oktober 2017

2. Penelitian Administrasi: 17 Oktober-15 November 2017

3. Perbaikan penyampaian hasil penelitian administrasi: 16 November-15 Desember 2017

4. Verifikasi faktual:

a. Pusat dan provinsi: 15-21 Desember 2017

b. Kabupaten/kota: 15 Desember 2017-4 Januari 2018

6. Penetapan parpol peserta Pemilu: 17 Februari 2018 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini