Dengan Presidential Threshold, DPR Sebut Rhoma Irama Tetap Bisa Nyapres

Reni Lestari, Okezone · Kamis 05 Oktober 2017 17:46 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 05 337 1789508 dengan-presidential-threshold-dpr-sebut-rhoma-irama-tetap-bisa-nyapres-pDmeMlaPeQ.jpg Ketua Pansus RUU Pemilu (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menilai, ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak serta merta membatasi hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan sebagai presiden. 

Lukman menyebut, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, sebagai salah satu pemohon dalam perkara uji materi pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu, tetap bisa mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Perindo: Efektifitas Anggaran Seharusnya Tak Kesampingkan Hak Konstitusional

"Oleh karena itu, Pemohon atau ketua umum Partai Idaman tetap tidak dibatasi hanya untuk diusulkan sebagai calon presiden apabila diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini," kata Lukman di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Hal tersebut, lanjut Lukman, sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 2  UUD 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan UU Pemilu, DPR Beberkan soal Pengecualian Parpol Lama dalam Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2019

Ia pun menjelaskan, ketentuan presidential treshold adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy bagi pembuat undang-undang, yakni DPR bersama Pemerintah. Oleh karena itu, lanjut Lukman, DPR berpendapat bahwa aturan terkait ambang batas tidak bisa dibatalkan oleh MK.

"(MK) menyatakan sebagai berikut:  menimbang bahwa mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang," tutur dia. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini