Perindo: Efektifitas Anggaran Seharusnya Tak Kesampingkan Hak Konstitusional

Reni Lestari, Okezone · Kamis 05 Oktober 2017 14:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 05 337 1789339 perindo-efektifitas-anggaran-seharusnya-tak-kesampingkan-hak-konstitusional-wwn1ECXCOX.jpg Kuasa Hukum Partai Perindo Rikcy Margono (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dalam keterangannya pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu mengatakan, pengecualian verifikasi faktual bagi partai politik lama adalah untuk efisiensi anggaran. Ketentuan tersebut diketahui tertuang dalam pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu.

Partai Perindo sebagai salah satu pemohon menolak argumen tersebut. Kuasa hukum Partai Perindo Ricky Margono mengatakan, alasan efisiensi anggaran tersebut selayaknya tak mengesampingkan hak konstitusional warga yang dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan UU Pemilu, DPR Beberkan soal Pengecualian Parpol Lama dalam Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2019

"Mereka selalu berlindung di balik efektifitas dan efisiensi. Pertanyaannya apakah efektifitas dan efisiensi itu bisa mengesampingkan hak konstitusional setiap orang?" kata Ricky di Gedung MK, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca juga: KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu

Ricky berpendapat, efektifitas dan efisiensi anggaran kedudukannya secara hukum berada jauh di bawah kepastian dan keadilan. "Kami akan berupaya untuk bisa semaksimal mungkin untuk bisa mematahkan argumen masalah efektifitas dan efisiensi tersebut," ujar dia.

Untuk mematahkan argumen tersebut, pihaknya telah mengajukan tiga ahli untuk dihadirkan dalam persidangan. "Kita akan ajukan tiga orang ahli, nama masih kita keep, nanti setelah ada permohonan tertulis yang fix baru kita bisa sampaikan," tutur Ricky.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini