Sidang Lanjutan Gugatan UU Pemilu, DPR Beberkan soal Pengecualian Parpol Lama dalam Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2019

Reni Lestari, Okezone · Kamis 05 Oktober 2017 14:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 05 337 1789323 sidang-lanjutan-gugatan-uu-pemilu-dpr-beberkan-soal-pengecualian-parpol-lama-dalam-verifikasi-faktual-peserta-pemilu-2019-U3AXn0rJtr.jpg Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy saat menjabarkan soal verifikasi parpol di sidang lanjutan gugatan UU Pemilu di MK (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Sidang lanjutan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beragendakan mendengarkan keterangan DPR, pihak terkait dan ahli. Hadir mewakili DPR di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy dan anggota Komisi III Arsul Sani.

Dalam penjelasannya, Lukman Edy mengatakan, pertimbangan pembentukan undang-undang mengecualikan parpol lama dari mekanisme verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 yakni terkiat efisiensi anggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu.

"Sebagaimana diketahui bahwa sebelum pembentukan undang-undang Pemilu ini, DPR RI sudah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 dan dana yang begitu besar dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik, yakni sebesar hampir Rp600 miliar," kata Lukman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca juga: KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu

Sidang lanjutan ini diketahui ditujukan untuk enam perkara yang menggungat UU Pemilu, terdiri atas tiga kelompok pasal yakni, pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi partai politik, pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan pasal 557 tentang kekhususan Aceh.

Lukman melanjutkan, dengan alasan penghematan anggaran inilah menurutnya nilai kemanfaatan dari pasal ini sungguh besar. "Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan," kata dia.

Baca juga: UU Pemilu Digugat ke MK, Komisioner KIP Kabupaten dan Kota di Aceh Siap Jadi Saksi Fakta

"Apalah artinya norma yang dibuat namun memunculkan keresahan, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian," ujar Lukman.

Pemohon dalam enam perkara ini antara lain, Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Sekjen Partai Idaman Ramdansyah dan Effendi Gazali yang menggugat pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. Selebihnya, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Sekjen Partai Perindo Amad Rofiq menggugat pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi parpol, sedangkan Anggota DPRA Aceh Samsul Bachri menggugat pasal 557. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini