ICW Minta Bawaslu Siap, Kewenangan Barunya Bisa Munculkan Banyak 'Musuh'

Muhammad Iqbal, Okezone · Rabu 04 Oktober 2017 16:52 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 04 337 1788677 icw-minta-bawaslu-harus-siap-kewenangan-barunya-bisa-munculkan-banyak-musuh-ZnPsAUZRCs.jpg Diskusi Kedai Kopi (Foto: M Iqbal)

JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, kewenangan baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa membuat lembaga pengawas pemilu itu memiliki banyak 'musuh'. 

Donal mencontohkannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga antirasuah, KPK selalu bersinggungan dengan para petinggi negeri.

"Bawaslu harus siap jika sewaktu-waktu bersinggungan dengan DPR RI seperti yang sering dihadapi KPK," ungkap Donal di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).

Untuk diketahui, penguatan kewenangan Bawaslu itu tertera dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran, investigasi dan menentukan dugaan pelanggaran serta memutuskan pelanggaran.

Menurutnya, dengan kewenangan baru ini sulit untuk dibantah akan terjadi gesekan antara Bawaslu, partai politik, dan DPR RI. "Teori sederhananya seperti saat ini kita tahu kenapa DPR RI dan KPK saja yang ribut, sementara ada tiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Dia menggambarkan, seperti yang dilakukan KPK menangani korupsi saja mengusik banyak pihak. Tak ayal, apa yang akan dikerjakan Bawaslu ke depan menindak pelanggaran penyelenggaraan pemilu berupa politik uang juga akan mengusik mereka.

"Itu mengusik dapur partai politik juga istilahnya yang juga berhubungan dengan DPR RI," ujarnya.

Dengan demikian, Donal meminta Bawaslu untuk belajar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah lebih sering menghadapi gugatan penyelenggaraan pemilu. Karena menurutnya, Bawaslu juga terdiri dari orang yang bergerak di bidang 'civil society' sehingga tidak ada beban memberantas politik uang.

"Yang jelas dengan kewenangan baru ini Bawaslu perlu memperbesar mesin politiknya," tandasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini