KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 04 Oktober 2017 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 04 337 1788454 kpu-harap-mk-segera-putuskan-uji-materi-uu-pemilu-I1zHTBKMRd.jpg Ketua KPU RI Arief Budiman. (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua partai politik, yaitu Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengimbau MK agar segera memutus gugatan tersebut. Sebab, kini pihaknya sedang melakukan tahapan pendaftaran verifikasi administrasi parpol peserta pemilu.

(Baca Juga: Hari Pertama Dibuka Pendaftaran Parpol, 'Markas' KPU Disambangi 3 Partai)

Setelah itu, lanjut dia, KPU akan melaksanakan sebuah verifikasi faktual kepada seluruh parpol yang telah lolos administrasi. Namun, di dalam undang-undang yang berlaku sekarang, verifikasi faktual hanya berlaku kepada parpol baru.

"Kalau misalnya putusan itu keluar setelah masa verifikasi faktual, maka KPU harus menjadwal masa verifikasi faktual terhadap partai-partai yang belum diverifikasi. Itu tentu bisa mengganggu jadwal yang sudah kita susun," ujarnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

(Baca Juga: Soal Dualisme Partai, KPU: Kami Mengacu ke SK Kemenkumham)

Ia berharap putusan soal itu keluar sebelum waktu verifikasi faktual dimulai. Meski begitu, pihaknya tak bisa mengintervensi lembaga pengawal konstitusi tersebut. Tapi setidaknya, MK harus bisa bekerjasama untuk melancarkan jalannya sebuah pesta demokrasi.

"Kami berharap putusan MK sudah keluar sebelum dimulainya masa verifikasi faktual. Kami sangat berharap, kami tidak bisa mengintervensi mereka, tapi kami berharap sebelum masa verifikasi putusan MK sudah keluar," imbuhnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, verifikasi faktual juga berlaku kepada partai peserta Pemilu 2014. Namun, itu hanya dilakukan di suatu daerah otonom baru (DOB), seperti Provinsi Kalimantan Utara.

"Daerah-daerah di DOB untuk semua partai," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini