nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

HARI KESAKTIAN PANCASILA: Ini Tiga Pesan Jokowi kepada Rakyat Soal Sejarah Kelam Pengkhianatan PKI

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2017 10:36 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 01 337 1786495 hari-kesaktian-pancasila-ini-tiga-pesan-jokowi-kepada-rakyat-soal-sejarah-kelam-pengkhianatan-pki-ClpWT5j2UD.jpg Presiden Jokowi saat hadiri Hari Kesaktian Pancasila (Foto: Reni/Okezone)


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga pesan kepada masyarakat dalam memaknai Hari Kesaktian Pancasila, mengenai adanya sejarah kelam pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada bangsa Indonesia.

Pesan pertama Presiden Jokowi adalah dengan menegaskan ‎sejarah kelam pengkhiatan PKI itu jangan sampai terulang kembali.

"Hari Kesaktian Pancasila yang pertama jangan sampai sejarah kelam zaman PKI itu terulang kembali," kata Jokowi usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Kedua, Kepala Negara berpesan agar seluruh rakyat memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar rakyat Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak memberi ruang kepada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh subur di Tanah Air.

‎"Kedua pegang teguh Pancasila, jaga persatuan jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak!," tegasnya.

Pesan ketiga dari Presiden Jokowi yakni memastikan bahwa pemerintah memegang teguh

Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Sehingga, sesuatu yang berafiliasi dengan ideologi dari kelompok kiri itu dilarang di Indonesia.

Apalagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP menyatakan, pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

"Ketiga posisi pemerintah sangat jelas memegang TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Artinya apa komitmen kita, komitemen saya, komitmen pemerintah jelas karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bahwa PKI itu terlarang jelas sekali. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang ya," pungkasnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini