nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

HARI KESAKTIAN PANCASILA: Menkopolhukam Tekankan Peristiwa G30S/PKI Tak Dijadikan Komoditas Politik

Reni Lestari, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2017 10:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 01 337 1786491 hari-kesaktian-pancasila-menkopolhukam-tekankan-peristiwa-g30s-tak-dijadikan-komoditas-politik-wtU1PFUXmo.jpg Menkopolhukam (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah telah menegaskan sikapnya untuk menempuh jalan non yuridis dalam menyelesaikan masalah G30S/PKI. Menurutnya, jalur yuridis jelas tak mungkin ditempuh untuk mengurai benang kusut masalah sejarah tersebut.

Lagipula, lanjut Wiranto, pembauran di masyarakat dengan kelompok yang mengaku korban peristiwa tersebut telah terjadi sejak lama, sehingga menurutnya tak perlu lagi ada keributan mengenai masalah itu.

"Otomatis proses itu sudah berlangsung, di mana tidak ada lagi larangan-larangan yang kemarin kan, beberapa family yang terlibat dalam masalah PKI menjabat sebagai pegawai, sekarang sudah ada. Sebenarnya secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari seluruh komponen masyarakat itu sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan?" kata Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Wiranto pun mengimbau agar persoalan ini tak dijadikan isu tahunan yang bisa diseret kepada kepentingan politik segelintir orang. Hal ini mengingat tahun politik jelang Pemilu 2019 segera menjelang.

"Jadi jangan sampai peristiwa G30S-PKI ini jadi komoditas politik, baik jangka pendek, maupun pilpres yang akan datang. Tidak fair. Kenapa? Karena akan menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Jika suasana ini terus dibiarkan, lanjut dia, stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat akan terganggu. Wiranto mengamini imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peristiwa kelam tahun 1960 tak terulang kembali.

"Peristiwa kelam itu sebagai pembelajaran masa kini untuk membangun masa kini dan membangun masa depan. Sehingga kemudian maka penyelesaian secara yuridis jelas tidak mungkin," ujar dia.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini