Share

Tak Pernah Takut Diaudit Penyadapannya, KPK: Pernah Dilakukan oleh Kemkominfo

ant, · Rabu 27 September 2017 06:02 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 26 337 1783397 tak-pernah-takut-diaudit-penyadapannya-kpk-pernah-dilakukan-oleh-kemkominfo-TZuLTnjJen.jpg

Tak Pernah Takut Diaudit Penyadapannya, KPK: Pernah Dilakukan oleh Kemkominfo
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan pernah menghalangi bila dilakukan audit penyadapan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga yang dipimpinnya tak pernah melakukan penyadapan ilegal.
Menurut dia Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK namun dihentikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyadapan harus memiliki dasar hukum berupa UU.
"Sebetulnya sampai dua atau tahun yang lalu, kami selalu diaudit Kemkominfo. Dari audit ketahuan dasarnya menyadap kenapa, dan siapa yang disadap," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (26/9/2017).
Dia menjelaskan penyadapan didasarkan atas laporan masyarakat dan laporan dengan tingkat data yang lebih rinci, paling cepat ditindaklanjuti oleh KPK.
Menurut dia, kebanyakan laporan yang diterima KPK bersumber dari orang-orang dekat dengan orang yang akan disadap. 
Atas pernyataan Agus, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.
Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas". (feb)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan pernah menghalangi bila dilakukan audit penyadapan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaga yang dipimpinnya tak pernah melakukan penyadapan ilegal.

Menurut dia Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK namun dihentikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyadapan harus memiliki dasar hukum berupa UU.

"Sebetulnya sampai dua atau tahun yang lalu, kami selalu diaudit Kemkominfo. Dari audit ketahuan dasarnya menyadap kenapa, dan siapa yang disadap," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Selasa (26/9/2017).

Dia menjelaskan penyadapan didasarkan atas laporan masyarakat dan laporan dengan tingkat data yang lebih rinci, paling cepat ditindaklanjuti oleh KPK.

Menurut dia, kebanyakan laporan yang diterima KPK bersumber dari orang-orang dekat dengan orang yang akan disadap. Atas pernyataan Agus, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas". (feb)

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini