KPK Nyatakan Penyadapannya Siap Diaudit, Ini Kata Politisi PPP Arsul Sani

Agregasi Antara, · Rabu 27 September 2017 06:08 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 26 337 1783390 kpk-nyatakan-penyadapannya-siap-diaudit-ini-kata-politisi-ppp-arsul-sani-E6ed6Z5ACu.JPG

KPK Nyatakan Penyadapannya Siap Diaudit, Ini Kata Politis PPP Arsul Sani
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.
Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas".
"Ada yang lebih kasar lagi yaitu serampangan namun kesiapan KPK itu harus diapresiasi," kata dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Selasa (26/9/2017).
Politisi PPP itu mengatakan momen ini bisa juga untuk mendalami terkait dengan rencana Komisi III DPR menginisiasi RUU Penyadapan yang diberlakukan untuk semua penegak hukum. 
Dalam RDP, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, lembaga dipimpinnya tak akan pernah menghalangi bila dilakukan audit penyadapan. 
Menurut dia Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK namun dihentikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyadapan harus memiliki dasar hukum berupa UU.
Dia menjelaskan penyadapan didasarkan atas laporan masyarakat dan laporan dengan tingkat data yang lebih rinci, paling cepat ditindaklanjuti oleh KPK. (feb)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang siap diaudit terkait penyadapan karena merupakan respon cepat terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK menimbulkan prasangka yang tidak baik di masyarakat bahwa kewenangan untuk menyadap dipergunakan "tidak pas".

"Ada yang lebih kasar lagi yaitu serampangan namun kesiapan KPK itu harus diapresiasi," kata dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Selasa (26/9/2017).

Politisi PPP itu mengatakan momen ini bisa juga untuk mendalami terkait dengan rencana Komisi III DPR menginisiasi RUU Penyadapan yang diberlakukan untuk semua penegak hukum. 

Dalam RDP, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, lembaga dipimpinnya tak akan pernah menghalangi bila dilakukan audit penyadapan. 

Menurut dia Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan audit atas penyadapan yang dilakukan oleh KPK namun dihentikan seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penyadapan harus memiliki dasar hukum berupa UU.

Dia menjelaskan penyadapan didasarkan atas laporan masyarakat dan laporan dengan tingkat data yang lebih rinci, paling cepat ditindaklanjuti oleh KPK. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini