Nazaruddin Ditunjuk sebagai Justice Collaborator, KPK Dianggap Blunder

Agregasi Antara, · Sabtu 23 September 2017 14:17 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 23 337 1781551 nazaruddin-ditunjuk-sebagai-justice-collaborator-kpk-dianggap-blunder-Dt8UhtElTh.jpg M Nazaruddin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai penetapan Mohammad Nazaruddin yang berstatus terpidana kasus korupsi sebagai justice collaborator (JC) dinilai bentuk blunder oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Masinton, penunjukan Nazaruddin sebagai justice collaborator telah menyalahi aturan Mahkamah Agung (MA) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

"Soal JC (justice collaborator-red) dalam surat edaran itu sangat jelas, pemberian JC bukan untuk pelaku utama. Pemberian JC oleh KPK ke Nazarudin itu menyalahi surat edaran MA. Dari ratusan proyek yang menyeret Nazar, cuma satu diproses, anehnya diberi JC pula," ucap Masinton ditemui usai diskusi Polemik Sindotrijaya bertajuk ‘KPK: Isu, Fakta dan Cerita’ di Restoran Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).

Apalagi, kata dia, setelah divonis dalam kasus Wisma Atlet, ia seringkali mendapat remisi yang mungkin diperolehnya dari statusnya sebagai JC.

"Jadi yang seharusnya menjadi JC itu pelaku minoritas untuk mengungkap pelaku mayoritas. Kenapa ini justru pelaku mayoritas yang dijadikan JC," katanya.

Masinton lantas mendesak status JC yang melekat pada Nazaruddin segera dicabut. Dengan begitu, KPK tidak lagi menjadi bulan-bulanan publik dan bisa mengungkap kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin secara maksimal.

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa Nazaruddin melalui Grup Permai terlibat pada sekitar 163 proyek pemerintah. Nilai kerugian negara bahkan mencapai triliunan rupiah. Salah contohnya proyek kawasan olahraga terpadu Hambalang, Bogor yang merugikan negara lebih dari Rp706 miliar.

Nazaruddin Bersaksi di Sidang Choel Mallarangeng

Senada, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, penunjukan Nazaruddin sebagai JC akan memberi persepsi buruk di masyarakat terhadap KPK, lantaran koruptor kakap justru mendapat perlakuan khusus.

"Jangan jadikan dia JC, kalaupun dia beri data ya gunakan saja. Saya tidak sependapat, JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar, big fish, kalau yang jadi JC big fish itu sendiri kan lucu," kata Fickar.

Peneliti ICW Tama S Langkun pada kesempatan yang sama juga menyebut, penunjukan Nazaruddin sebagai JC sejatinya tidak pada semua kasus yang melibatkan dirinya. Melainkan hanya pada kasus di mana dia sebagai pelaku minoritas. "Jadi tidak bisa dipukul rata dia sebagai JC, harus dipilah-pilah," kata dia.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini