nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

4 Konsekuensi Parliamentary Threshold dalam UU Pemilu

Reni Lestari, Jurnalis · Sabtu 23 September 2017 07:49 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 23 337 1781446 4-konsekuensi-parliamentary-threshold-dalam-uu-pemilu-WBkVrGwC9R.jpg Ilustrasi KPU (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 % dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen.

Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, ketentuan tersebut akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019.

"Secara umum, hal ini akan mengurangi peluang Parpol Kecil untuk lolos ambang batas parlemen. Bahkan kemungkinan parpol yang lolos ke parlemen bisa turun menjadi 8 sampai 9 partai, dibanding Parpol yang memenuhi PT dalam pemilu 2014 sebanyak 10 parpol," kata Kaka dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2017).

Ia berpendapat, ada empat dampak utama dari penerapan ketentuan ini. Pertama, kader Parpol yang tidak lolos karena tak memenuhi ambang batas pada tahun 2014 potensial akan berusaha loncat ke partai besar, yang diperkirakan akan tetap memiliki suara di atas ambang batas.

"Kedua, Parpol besar memiliki peluang untuk menyeleksi kader yang loncat partai tadi sehingga mendapatkan kader-kader yang dalam Pemilu 2014 memperoleh suara banyak di dapilnya, tetapi tak bisa duduk di kursi parlemen karena Parpolnya tak memenuhi mabang batas tadi," lanjut dia.

Kaka juga menganilisis pengunaan metode penghitungan suara Sante Lague juga cenderung menguntungkan partai-partai besar.

"Dari simulasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan akan memberikan insentif kepada Parpol besar, dengan tambahan kursi di perleman, dibandingkan dengan penggunaan metode bilangan pembagi seperti dalam Pemilu 2014, maka hal ini juga akan membuat kandidat anggota DPR maupun DPRD cenderung memilih partai besar," jelas Kaka.

Dampak akhirnya, diperkirakan hanya tujuh sampai sembilan parpol yang memperoleh suara di Parlemen.

Ia menduga, pembuat undang-undang telah dengan sengaja memilih untuk memperkecil potensi jumlah Parpol di parlemen dalam Poemilu 2019 nanti. "Dengan kata lain akan menggiring Parpol-Parpol menjadi lebih mengerucut pada Parpol yang moderat, dan potensial menghilangkan Parpol dengan ideologi alternatif, baik yang berafilisasi pada sosialisme maupun kekhasan ideologi tertentu lainnya," pungkas Kaka.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini