nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bisa Memecah Belah Bangsa, Wiranto Imbau Isu PKI Tak Dipakai untuk Kepentingan Politik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 22 September 2017 20:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 22 337 1781208 bisa-memecah-belah-bangsa-8206-wiranto-imbau-isu-pki-tak-dipakai-untuk-kepentingan-politik-WizrTZRJMZ.jpg Menko Polhukam Wiranto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau, isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dipakai untuk kepentingan politik. Pasalnya, pro-kontra atas isu tersebut dinilai mampu memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

"‎Sa‎ya mengimbau jangan sampai menggunakan hal-hal semacam ini untuk kepentingan politik yang akibatnya bangsa ini enggak satu lagi, bangsa ini terpecah belah yang rugi, ya kita yang rugi, ya rakyat," kata Wiranto di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Pemerintah, sambung dia, ingin menyelesaikan permasalahan kudeta kelompok komunis di Indonesia secara proporsional. Permasalahan tersebut dapat dibincangkan dengan cara musyawarah mufakat ‎dengan tidak saling menuding antar-kelompok.

"‎Kita selesaikan secara proporsional secara jernih. dengan cara musyawarah mufakat, kita bincangkan. jangan tuduh menuduh lagi," imbau Wiranto.

(Baca Juga: Kivlan Zein Setuju Film G30S PKI Diproduksi Ulang, Tapi...)

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, pihaknya telah membahas isu kebangkitan PKI pada‎ 2016. Kala itu, pemerintah ingin mengungkap bagaimana pembrontakan PKI dan dugaan-dugaan pelanggaran HAM saat menumpas kelompok-kelompok kiri pada rentan tahun 1965-1966 tersebut.

"‎Dan itu sudah saya sudah umumkan ke publik bahkan, bahwa apa yang dulu terjadi merupakan perbedaan faham yang sangat prinsipil yang meinimbulkan makar, menimbulkan korban, dan kemudian penyelesaian secara yudisial sudah tak mungkin lagi," ungkapnya.

Penyelesaian persoalan PKI ke jalur hukum sudah tidak dapat digunakan lantaran lamanya peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia itu terjadi. Sebab itu, pemerintah mewarkan cara-cara non-yudisial dalam menyelesaikan konflik tersebut.

"Indonesia ini kan negara yang secara tradisi kultur menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, sejak dulu kita punya lembaga adat di mana-mana. Ada konflik horizontal diselesaikan secara adat secara musyawarah mufakat. Tidak semuanya melalui pengadilan. Salah kalau kita lewat pengadilan selalu, apa lagi peristiwa ini sudah masa lalu," jelasnya.

(Baca Juga: Soal Film G30S PKI Versi Milenial, Wiranto: Presiden Sangat Jernih Baca Tren Masyarakat)

‎Wiranto pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak terbelenggu dan terjebak dalam konflik masa lalu. Permasalahannya lantaran persoalan bangsa tersebut sangat banyak. Apalagi, persaingan antar-negara yang semakin kompleks dan konsentrasi pemerintah yang ingin menatap masa depan bangsa yang lebih baik.

"Lalu kita kemudian terjebak dengan masa lalu yang tak kunjung selesai bagaimana. Ini kita meminta kesadaraan masyarakat elemen masayarakat, tokoh. Ayolah selesaiakan secara arif, tidak dipolemikkan tiap tahun menjelang 1 Oktober selalu ribut masalah ini, jangan kita bisa selesaikan secara arif," lanjutnya.

"Jangan lagi masalah ditunggangi kepentingan politik mendekati Pilkada mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada," tutup Wiranto.

(aky)

Berita Terkait

G30S PKI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini