Share

Waduh! Dianggap Merugikan, Peraturan e-Money Diminta Dihapuskan Lewat MA

Febrianto, Okezone · Selasa 19 September 2017 05:33 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 18 337 1778517 waduh-dianggap-merugikan-peraturan-e-money-diminta-dihapuskan-lewat-ma-od1AZbEnbA.jpg

JAKARTA - Pengenaan biaya terhadap isi uang elektronik (e-Money) sangat merugikan masyarakat. Pengenaan biaya yang dikenakan sangat membebani masyarakat.

"Jadi tidak benar bahwa jumlahnya uang terkumpul dari biaya isi ulang tersebut. Kita sudah menaruh uang kita dalam e-Money dan dikenakan biaya pula pengisiannya. Praktek seperti ini sama saja memeras rakyat atas nama ketentuan yang dibuat oleh bank pengelola e-Money," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, dalam siaran persnya yang diterima Okezone, Selasa (19/9/2017).

Menurutnya, seharusnya praktek pengenaan biaya atas isi ulang e-Money harus ditolak dan pemerintah harus membatalkannya.

Begitu pula praktek e-Money-nya sendiri itu tidak dikenal dalam Undang-undang (UU) Mata Uang. Menurut pasal 2 UU No: 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dikatakan bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah.

"Jadi tidak ada e-Money atau tidak ada macam rupiah dalam bentuk e-Money. Artinya juga adalah praktek penggunaan E-Money adalah ilegal atau tidak diakui dalam UU No: 7 Tahun 2011 tentang mata uang," paparnya.

Berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang e-Money jelas bertentangan dengan peraturan dalam UU Mata Uang yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bank Indonesia tersebut bisa dibatalkan melalui upaya Uji Materil ke Mahkamah Agung.

Belakangan beredar bahwa setiap masyarakat yang melakukan top-up dikenakan biaya Rp1.500-Rp2.000.

(feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini