Penanganan RS Mitra Kalideres Dinilai Labrak Sejumlah Aturan

Febrianto, Okezone · Selasa 12 September 2017 05:27 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 11 337 1773792 penanganan-rs-mitra-kalideres-dinilai-labrak-sejumlah-aturan-eFYzy8SABe.jpg

Penanganan RS Mitra Kalideres Dinilai Labrak Sejumlah Aturan
JAKARTA - Politisi PAN M. Ali Taher menilai kematian bayi Debora saat dilakukan penanganan oleh RS Mitra Kalideres bisa dikenakan pasal pidana.
"Ada unsur pidananya. Itu masuk unsur pidana," katanya di Jakarta, Senin (11/9/2017).
Ali menegaskan dalam kasus penelantaran bayi Debora, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres diduga telah melabrak sejumlah aturan perundang-undangan. Pelanggaran aturan yang diduga dilakukan rumah sakit tercermin dari tiga unsur, di antaranya tidak melakukan tindakan, terlambat melakukan tindakan dan salah melakukan tindakan.
Anggota Komisi VIII DPR RI akan merekomendasi sanksi untuk rumah sakit beralamat di Kalideres, Jakarta Barat itu karena diduga menelantarkan Debora gara-gara orangtuanya tak ada biaya perawatan hingga meninggal dunia.
Rekomendasi sanksi itu nantinya akan diserahkan langsung ke pemerintah saat rapat kerja dengan Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan. Harapannya, untuk ditindaklanjuti secara tegas agar kasus serupa tak terulang di rumah sakit tersebut dan lainnya.
"Nanti akan kita berikan rekomendasi sanksi saat raker dengan Mensos dan raker dengan Menkes," kata Ali.
Sebagaimana diketahui, Debora dibawa orangtuanya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga pada 3 September 2017. Ia lalu meninggal dunia setelah orangtuanya tak sanggup membayar uang muka senilai Rp19.800.000, untuk dirawat di ruangan PICU. Manajemen RS Mitra Keluarga kemudian berupaya merujuk Debora ke rumah sakit lain yang mau menanggung pasien dengan asuransi BPJS. Namun, Debora keburu meninggal dunia.
Dalam rilisnya, manajemen RS Mitra Kelurga membantah tudingan kalau pihaknya menelantarkan Debora. Pihaknya mengklaim sudah berupaya menangani bayi asal Tangerang tersebut. (feb)

JAKARTA - Politisi PAN M. Ali Taher menilai kematian bayi Debora saat dilakukan penanganan oleh RS Mitra Kalideres bisa dikenakan pasal pidana.

"Ada unsur pidananya. Itu masuk unsur pidana," katanya di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Ali menegaskan dalam kasus penelantaran bayi Debora, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres diduga telah melabrak sejumlah aturan perundang-undangan. Pelanggaran aturan yang diduga dilakukan rumah sakit tercermin dari tiga unsur, di antaranya tidak melakukan tindakan, terlambat melakukan tindakan dan salah melakukan tindakan.

Dirinya mengatakan, Komisi VIII DPR RI akan merekomendasi sanksi untuk rumah sakit beralamat di Kalideres, Jakarta Barat itu karena diduga menelantarkan Debora gara-gara orangtuanya tak ada biaya perawatan hingga meninggal dunia.

Rekomendasi sanksi itu nantinya akan diserahkan langsung ke pemerintah saat rapat kerja dengan Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan. Harapannya, untuk ditindaklanjuti secara tegas agar kasus serupa tak terulang di rumah sakit tersebut dan lainnya.

"Nanti akan kita berikan rekomendasi sanksi saat raker dengan Mensos dan raker dengan Menkes," kata Ali.

Sebagaimana diketahui, Debora dibawa orangtuanya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga pada 3 September 2017. Ia lalu meninggal dunia setelah orangtuanya tak sanggup membayar uang muka senilai Rp19.800.000, untuk dirawat di ruangan PICU.

Manajemen RS Mitra Keluarga kemudian berupaya merujuk Debora ke rumah sakit lain yang mau menanggung pasien dengan asuransi BPJS. Namun, Debora keburu meninggal dunia.

Dalam rilisnya, manajemen RS Mitra Kelurga membantah tudingan kalau pihaknya menelantarkan Debora. Pihaknya mengklaim sudah berupaya menangani bayi asal Tangerang tersebut. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini