Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim Juga Cabut Hak Politik Charles Mesang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 07 September 2017 16:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 07 337 1771265 divonis-5-tahun-penjara-hakim-juga-cabut-hak-politik-charles-mesang-t22qf1PnhY.jpg Charles Mesang (foto: Okezone)

JAKARTA - Politikus Golkar‎, Charles Jones Mesang dijatuhkan hukuman empat tahun penjara dengan denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Charles Mesang selama dua tahun usai menjalani hukuman pidana selama empat tahun penjara.

"Hukuman tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," kata Ketua Majelis Hakim Haryono di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

 (Baca juga: Tok! Politikus Golkar Charles Mesang Divonis 4 Tahun Penjara)

Hakim Haryono menyatakan Charle‎s terbukti bersalah menerima suap terkait pengajuan anggaran di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) Kemenakertrans, tahun 2014.

Dalam hal ini, Charles Mesang menerima uang suap sebesar Rp9,75 miliar untuk memuluskan dana tambahan optimalisasi anggaran proyek pada Ditjen P2KTrans tahun 2014.

 (Baca juga: Politikus Golkar Charles Mesang Didakwa Korupsi Rp9,75 Miliar)

Politikus Golkar tersebut mendapatkan uang itu dari sejumlah pengusaha di beberapa daerah Indonesia. Diduga, uang suap itu untuk memuluskan permintaan Ditjen P2KTrans terkait penambahan anggaran.

Dana optimalisasi tersebut rencananya akan diberikan untuk Provinsi Sumsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una-una, Kayong Utara, Toraha Utara, Konawe dan Teluk Wondama.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, Charles Mesang diminta oleh Pejabat P2KTrans Kemenakertrans, Jamaluddin Malik ‎bersama dengan Sesditjen P2KTrans, Achmad Said Chudri untuk memuluskan anggaran tugas pembatuan tahun 2014 di Komisi X dan Banggar DPR.

Dalam pertemuan itu Charles menanyakan berapa nominal anggaran tambahan yang dibutuhkan. Kemudian Achmad menjawab sekitar Rp200-300 miliar. Lalu Charles sepakat akan memperjuangkan anggaran tambahan untuk proyek P2KTrans.

Atas perbuatannya, Charles dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Unang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini