nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Buton Nonaktif Samsu Umar Dituntut 5 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 06 September 2017 13:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 06 337 1770346 bupati-buton-nonaktif-samsu-umar-dituntut-5-tahun-penjara-jCJWTdcx4m.jpg Sidang Samsu Umar Abdul di Tipikor (foto: Arie/Okezone)
 

JAKARTA - Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp150 Juta ‎subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), pada hari ini.

Jaksa berpandangan, Samsu Umar ‎terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Buton, tahun 2011.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa ‎berada dalam tahanan dengan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Adapun, terdapat hal-hal yang memberatkan serta meringankan Jaksa dalam melayangkan tuntutan terhadap Samsu Umar. ‎Hal-hal yang memberatkan terdakwa Samsu Umar dituntut lima tahun penjara yakni karena perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kemudian, ‎terdakwa juga tidak mengakui secara terus terang perbuatan korupsinya, tidak menyesali perbuatannya, serta berdasarkan catatan hukum, Samsu Umar pernah dihukum karena melanggar tindak pidana pemilu

"Untuk hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga," imbuh Jaksa Kiki.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Samsu Umar Abdul Samiun didakwa menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar. Suap tersebut dimaksudkan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011.

Samsu Umar didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini