nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bila Diplomasi Menlu Retno ke Myanmar Tak Digubris, Indonesia Bisa Lakukan Ini

Febrianto, Jurnalis · Rabu 06 September 2017 05:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 05 337 1769851 bila-diplomasi-menlu-retno-ke-myanmar-tak-digubris-indonesia-bisa-lakukan-ini-EzC36EkkFr.jpg

Bila Diplomasi Menlu Retno Tak Digubris, Indonesia Bisa Lebih Keras ke Myanmar
JAKARTA - Diplomasi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam menyelesaikan konflik di Myanmar dinilai sudah bagus. Namun Indonesia bisa lebih menekan pemerintah Myanmar dalam memperlakukan warga Rohingya di Rakhine.
"Sebetulnya Indonesia bisa lebih menekan lebih dibanding dari sekarang. Salah satu contohnya, Indonesia bisa menggunakan hubungan negara kawasan di tingkat ASEAN, karena bargaining Indonesia sangat tinggi," ujar pengamat hubungan internasional, Arfin Sudirman kepada Okezone, Selasa (5/9/2017).
Pilihan untuk lebih keras bisa dilakukan di Indonesia, apabila empat hal yang dibawa Menteri Retno tak digubris oleh pemerintahan Myanmar.
"Indonesia bisa menekan kebijakan Myanmar, terutama petinggi militer membuka blokade bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Dan bila tidak dilakukan, Indonesia bisa memutuskan hubungan diplomatik terhadap Myanmar," tegas Arfin.
Selain itu, Indonesia melalui ASEAN juga bisa melakukan blacklist terhadap Myanmar. "Tapi semua itu belum diperlukan, karena kita masih menunggu tindakan kongret dari pemerintahan Myanmar," papar Arfin.
Tekanan Indonesia terhadap Myanmar lebih besar menurut Arfin wajar dilakukan. Pasalnya apa yang menimpa warga Rohingya merupakan tragedi kemanusian yang sangat parah. 
"Saya harapkan etnis Rohingya harus diakui dalam konstitusi Myanmar," pungkas Arfin. 
Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Indonesia melalui Retno menjelaskan 4 poin penting. Pertama, harapan agar Indonesia dan komunitas internasional agar situasi di Rakhine State bisa kembali aman.  Kedua,  menyampaikan agar maximum self restraint harus dilakukan penggunaan kekerasan terhadap warga Rohingya dihentikan. 
Ketiga, jaminan dari pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan bagi semua orang yang tinggal di Rakhine State tanpa terkecuali. Jaminan perlindungan ini harus diberikan tanpa mempertimbangkan etnis dan agama. Dan yang terakhir adalah bantuan kemanusiaan. (feb)

JAKARTA - Diplomasi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam menyelesaikan konflik di Myanmar dinilai sudah bagus. Namun Indonesia bisa lebih menekan pemerintah Myanmar dalam memperlakukan warga Rohingya di Rakhine.

"Sebetulnya Indonesia bisa lebih menekan lebih dibanding dari sekarang. Salah satu contohnya, Indonesia bisa menggunakan hubungan negara kawasan di tingkat ASEAN, karena bargaining Indonesia sangat tinggi," ujar pengamat hubungan internasional, Arfin Sudirman kepada Okezone, Selasa (5/9/2017).

Pilihan untuk lebih keras bisa dilakukan di Indonesia, apabila empat hal yang dibawa Menteri Retno tak digubris oleh pemerintahan Myanmar.

"Indonesia bisa menekan kebijakan Myanmar, terutama petinggi militer membuka blokade bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Dan bila tidak dilakukan, Indonesia bisa memutuskan hubungan diplomatik terhadap Myanmar," tegas Arfin.

Selain itu, Indonesia melalui ASEAN juga bisa melakukan blacklist terhadap Myanmar. "Tapi semua itu belum diperlukan, karena kita masih menunggu tindakan kongret dari pemerintahan Myanmar," papar Arfin.

Tekanan Indonesia terhadap Myanmar lebih besar menurut Arfin wajar dilakukan. Pasalnya apa yang menimpa warga Rohingya merupakan tragedi kemanusian yang sangat parah. 

"Saya harapkan etnis Rohingya harus diakui dalam konstitusi Myanmar," pungkas Arfin. 

Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Indonesia melalui Retno menjelaskan 4 poin penting. Pertama, harapan agar Indonesia dan komunitas internasional agar situasi di Rakhine State bisa kembali aman.  Kedua,  menyampaikan agar maximum self restraint harus dilakukan penggunaan kekerasan terhadap warga Rohingya dihentikan. 

Ketiga, jaminan dari pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan bagi semua orang yang tinggal di Rakhine State tanpa terkecuali. Jaminan perlindungan ini harus diberikan tanpa mempertimbangkan etnis dan agama. Dan yang terakhir adalah bantuan kemanusiaan. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini