nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kapolri: Isu Rohingya Lebih Banyak Dikaitkan dengan Masalah Dalam Negeri

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Selasa 05 September 2017 13:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 05 337 1769594 kapolri-isu-rohingya-lebih-banyak-dikaitkan-dengan-masalah-dalam-negeri-B2gsozGNd0.jpg Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya Myanmar yang akan digelar di candi Borobudur mengandung kepentingan tertentu.  Hal tersebut diungkapkan Tito setelah melihat analisis teks media sosial, Ismail Fahmi, yang memetakan penggunaan isu Rohingya yang lebih banyak dikaitkan dengan pemerintahan.

"Dari analisis itu, isu Rohingya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia, untuk antipati terhadap pemerintah. Gaya lama," ungkap Tito di Kompleks Mabes Polri, Selasa (5/9/2017).

Dia mengaku mengetahui informasi pergerakan aksi peduli tersebut dari media sosial. Menurut dia, gerakan tersebut hanya mengarah kepada isu yang ditunggangi untuk melakukan aksi anti-pemerintah.

"Yang menarik lagi ada Twitter analisis yang menggunakan sofware namanya Opinion Analysis dari Pak Ismail Fahmi. Ada beredar dia melihat dengan software itu. Dari Twitter yang berkembang tentang Rohingya dengan isu-isu tertentu, ternyata sebagian besar lebih banyak mengaitkan permasalahan Rohingya dengan pemerintah dan Presiden," ucapnya.

Baca juga: FPI Minta Pemerintah RI Buka Pintu untuk Pengungsi Rohingya

Jenderal bintang empat itu juga membeberkan gerakan yang tengah ramai disoroti di berbagai media sosial tersebut bukan mengarah pada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi, melainkan membangun sentimental terhadap pemerintahan.

"Artinya isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintahan, bukan untuk krisis yang terjadi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, krisis yang terjadi di Myanmar sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Kaum Rohingya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kaum mayoritas. Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun komunikasi dengan otoritas Myanmar dengan mengirimkan Menteri Luar Negri. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini