nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Kenaikan Dana Parpol, Johan Budi: Rancangan Peraturan Masih Dibahas di Kemendagri

Agregasi Sindonews.com, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2017 15:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 31 337 1766934 soal-kenaikan-dana-parpol-johan-budi-rancangan-peraturan-masih-dibahas-di-kemendagri-KCeGH9G3S3.jpg Johan Budi. (Foto: Antara)

JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat menaikkan bantuan dana partai politik (Parpol). Bantuan dana parpol yang sebelumnya sebesar Rp108 naik menjadi Rp1.000 per suara sah.

Keputusan kenaikan dana parpol itu rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pihak Istana mengumumkan Rancangan PP (RPP) tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Setelah saya konfirmasi ke pihak Setneg (Sekretariat negara), RPP Nomor 5 Tahun 2009 (tentang Dana Parpol) masih di dalam pembahasan di Kemendagri," jelas Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerima surat dari Kemendagri terkait kenaikan bantuan dana parpol. Menurut Sri, kenaikan tersebut tinggal diproses. Ia mengaku bantuan itu akan dibebankan kepada APBN.

(Baca juga: Dukung Kenaikan Dana Partai Politik, KPK: Harus Disertai Aspek Akuntabilitas!)

Menurutnya, salah satu pertimbangan kenaikan dana parpol juga setelah pihaknya mendapat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini kenaikan dana parpol masih menunggu PP yang mengaturnya.

KPK sudah melakukan kajian mengenai DPR dan partai politik. Hasil kajian itu menyimpulkan, bahwa dana yang dimiliki partai politik tidak cukup untuk membiayai kegiatan partai politik. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengakui KPK telah mendorong kenaikan dana partai politik sejak Tahun 2009. Namun dia mengingatkan, pengelolaan dana partai politik itu harus akuntabel.

"Tindak lanjut kajian itu dilakukan sejak Tahun 2015-2016, "ujar Febri kepada wartawan, Selasa (29/8/2017).

Menurutnya, tanpa aspek akuntabilitas, dia hawatir kenaikan dana partai politik justru akan menimbulkan persoalan baru. Dia menambahkan, secara yuridis hal itu harus diatur dalam revisi peraturan pemerintah.

"Yang kedua kenaikan dana partai politik untuk penguatan dan perbaikan partai politik terutama terkait kode etik dan rekrutmen, "ucapnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini