MK Putus Sengketa UU Kewarganegaraan Hari Ini, Bagaimana Status Gloria Eks Paskibraka Istana?

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 31 Agustus 2017 12:02 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 31 337 1766785 mk-putus-sengketa-uu-kewarganegaraan-hari-ini-bagaimana-status-gloria-eks-paskibraka-istana-L8QC6IXMIJ.jpg Gloria Natapradja Hamel. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hari ini, Kamis (31/8/2017) Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Putusan Judicial Review terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel ibunda, Gloria Natapradja Hamel

Gloria Natapradja yang merupakan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di upacara peringatan hari kemerdekaan RI ke-71 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 17 Agustus 2016. Namun jelang upacara namanya dicoret karena status kewarganegaraannya.

[Baca Juga: Garnisun Pastikan Gloria 'Anggota Paskibraka' Bukan WNI

Sang ibu, Ira Hartini berharap Mahmakah Konstitusi dapat menerima permohonan yang diajukannya tersebut. "Semoga dikabulkan permohonan kami, karena kalau dikabulkan, otomatis Gloria akan membantu banyak anak-anak yang senasib," kata Ira saat dikonfirmasi oleh wartawan, Kamis (31/8/2017).

Sementara Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam permohonan yang diajukan itu, Ira meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10/2016).

[Baca Juga: Orangtua Paskibraka Cantik Gugat UU Kewarganegaraan ke MK]

Karena, lanjut Fajar, Ira menganggap pasal tersebut mengharuskan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) mendaftarkan diri ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Itu jika anak tersebut ingin memeroleh status kewarganegaraan Indonesia.

Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional anak-anak yang terlahir sebelum 1 Agustus 2006, sebagaimana undang-undang itu secara sah mulai diberlakukan.

"Intinya agar anak Pemohon, si Gloria menjadi WNI tanpa harus mendaftar (ke Imigrasi) paling lambat 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan. Keberlakuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan mengakibatkan kerugian konstitusional karena anak Pemohon kehilangan kesempatan menjadi WNI gara-gara setelah berusia 18 tahun orangtuanya tidak mendaftarkan diri kepada kementerian yang dibatasi 4 tahun setelah UU diundangkan, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Karenanya, anak Pemohon dianggap sebagai WNA," ujar Fajar

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini