nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bersaksi di Sidang Kasus RS Udayana, Sandiaga Bantah Keterangan Nazaruddin di BAP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2017 16:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 30 337 1766240 bersaksi-di-sidang-kasus-rs-udayana-sandiaga-bantah-keterangan-nazaruddin-di-bap-m9dYQqjsky.jpg Sidang kasus korupsi alkes RS Udayana di Pengadilan Tipikor Jakarta (Arie/Okezone)

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno bersaksi di persidangan kasus dakwaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Udayana, Bali yang menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) PT Duta Graha Indah (PT DGI), Dudung Purwadi. Sandiaga membantah pernah bertemu dengan Dudung.

Sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M. Nazaruddin, terdapat pertemuan antara Sandiaga Uno, Dudung Purwadi, Anas Urbaningrum, serta, M. Nazaruddin.

Pertemuan tersebut terjadi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, sekira pada tahun 2009. Pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah proyek yang tengah digarap PT DGI diantaranya, proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Udayana, Bali, dan proyek Wisma Atlet.

Namun, dalam sidang dipimpin Hakim Sofial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Sandiaga membantah keterangan Nazaruddin dalam BAP. "Tidak pernah (ada pertemuan di Hotel Ritz Carlton)," kata Sandi di depan majelis hakim, Rabu (30/8/2017).

Hakim Sofialdi kemudian memaparkan kembali ‎BAP Nazaruddin menyangkut adanya pertemuan antara pejabat PT DGI dengan petinggi Partai Demokrat. Di BAP tersebut, kata Sofialdi, terdapat pernyataan bahwa PT DGI akan siap memberikan komitmen fee sebesar 20-22 persen dari total nilai kontrak.

Sandi pun dengan tegas kembali membantah BAP M. Nazaruddin tersebut. "Nauzubillah min dzalik, tidak pernah," tegas Sandi.

(Baca juga: Penuhi Panggilan KPK, Sandiaga Pastikan Tak Terlibat Korupsi)

Kemudian, Sandi pun menjelaskan awal pertemuan kenal terdakwa Dudung Purwadi. Pada tahun 2007, Sandi memang sempat menjabat anggota Dewan Komisaris PT DGI, sementara Dudung Purwadi, menjabat Dirut PT DGI.

"Tapi sebagai Dewan Komisaris tidak berkantor di PT DGI. Hanya diundang rapat dewan komisaris," jelasnya.

Dalam hal ini, Sandi cukup lama menjabat Dewan Komisaris di PT DGI sekira hampir selama delapan tahun. Namun, pada tahun 2015, Sandi mengundurkan diri dari PT DGI dan lebih memilih fokus di bidang politik.

"Aktif di bidang politik dan tidak ingin ada benturan kepentingan, jadi saya putuskan tinggalkan posisi saya di (bidang) bisnis, termasuk PT DGI," beber Sandi.

(Baca juga: Korupsi Alkes RS Udayana, Anak Buah Nazaruddin Dituntut 4 Tahun Bui)

Sandi menjelaskan, dirinya sempat tidak mengikuti perkembangan di PT DGI setelah melepas jabatannya. Terakhir, Sandi mendapatkan kabar ternyata Manajer Pemasaran PT DGI, M Idris ditangkap oleh Satgas KPK.

"(M. Idris ditangkap) berkaitan dengan proyek, dalam pemberitaan berkaitan dengan korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Sandi memang mengakui ‎mengenal dengan sosok Anas Urbaningrum. Sandi mengenal Anas Urbaningrum sebelum menjabat anggota DPR lebih tepatnya di satu organisasi kepemudaan.

"Saya kenal Anas dari anggota kepemudaan sebelum (menjabat) anggota DPR, sama-sama aktif dalam pergerakan kepemudaan," pungkasnya.

(Baca juga: Korupsi RS Udayana, Dudung Didakwa Korupsi Rp34,9 Miliar)

‎Sebagaimana diketahui, Dudung Purwadi didakwa melakukan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus di Universitas Udayana, Bali, Tahun anggaran 2009-2010.

Dudung didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan M. Nazaruddin, dan Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan Universitas Udayana, Made Mergawa.

Adapun, ketiganya secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk memenangkan PT DGI sebagai pelaksana tender proyek ataupun rekanan dalam pembangunan RS Khusus Universitas Udayana.

(Baca juga: Terjerat Korupsi Koorporasi, PT DGI Kembalikan Rp15 Miliar ke KPK)

Atas perbuatannya, Dudung didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undag (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini