nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Pastikan Pemberian Bantuan Dana Parpol Tinggal Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2017 16:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 29 337 1765456 mendagri-pastikan-pemberian-bantuan-dana-parpol-tinggal-tunggu-persetujuan-presiden-jokowi-jWJqso9wkt.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Nomor 277/MK02/2017 telah memutuskan menaikkan dana partai politik sebesar Rp1000 per suara.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, kebijakan untuk menaikkan bantuan dana kepada partai politik sebesar hampir 10 kali lipat itu dapat ‎dikabulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) pada APBN 2018.

"Evaluasi Kemendagri selama ini sejak 2009 kan diturunkan dari Rp1000 ke Rp108. Kami naikkan kembali umpama dua tahun, baru tahun ini diperhatikan oleh Menteri Keuangan sudah dibahas bersama dengan badan anggaran, mudah-mudahan bisa dikabulkan untuk anggaran tahun 2018," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurut Tjahjo, keputusan untuk menaikkan pemberian dana ‎partai politik itu menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bantuan Dana Partai Politik itu telah diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg).

Tjahjo berharap, ‎Kepala Negara dapat menyetujui usulan yang telah dilakukan Kemendagri tersebut. Sebab, kenaikan dana partai politik tersebut telah ideal untuk dilakukan lantaran Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018.

"Ini kan juga tahap-tahap konsolidasi demokrasi juga, di mana pemerintah juga menganggarkan anggaran Pileg, Pilpres yang cukup besar juga. Mungkin itu bagian yang dimasukan oleh rencana anggaran oleh Menteri Keuangan‎," jelasnya.

Kata Tjahjo, penambahan anggaran kepada dana partai politik merupakan bagian dari bentuk perhatian pemerintah terhadap partai politik. Pasalnya, selama ini pemberian bantuan pemerintah terhadap partai politik terlalu kecil ketimbang kebutuhan partai untuk melakukan konsolidasi hingga biaya operasional lainnya.

"Mudah-mudahan dengan peningkatan 1000 yang mengembalikan lagi pada tahun 2009, mudah mudahan ini merupakan bentuk dari perhatian pemerintah saja. Kalau dilihat dari kebutuhan partai ya kecil sekali itu, baik untuk kaderisasi, untuk rutinitas dan sebagainya," tukasnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini