Bahas Keanggotaan Indonesia di FATF, Menko Polhukam Rapat Bersama 13 Kementerian dan Lembaga

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 29 Agustus 2017 07:52 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 29 337 1765085 bahas-keanggotaan-indonesia-di-fatf-menko-polhukam-rapat-bersama-13-kementerian-dan-lembaga-tHtzCAiZaM.jpg

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memimpin rapat Komite TPPU bersama 13 kementerian dan kepala lembaga negara guna membahas evaluasi lembaga internasional terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Pasalnya, Indonesia merupakan satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota FATF.

Selain itu, topik lainnya yang akan dibahas dalam rapat bersama ini adalah penyampaian progress report atas pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER).

Rapat bersama ini dipimpin Menko Polhukam Wiranto lantaran ia merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ketua Komite TPPU). Sementara Wakil ‎Ketua Komite TPPU adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Komite TPPU yakni Kepala PPATK Kaigus Ahmad Badarudin.

"Kita lakukan rapat dalam rangka persiapan Indonesia menjadi anggota FATF. Ini sudah konkret dan sudah disetujui dengan diawalinya proses keanggotaan," kata Kepala PPATK Kaigus Ahmad Badarudin, Senin 28 Agustus 2017.

(Baca Juga: Selangkah Lagi, Indonesia Bakal Jadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang)

Indonesia telah tergabung dalam Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). APG merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam FATF‎.

"Jika hasil APG ini bagus, mudah-mudahan yang untuk FATF juga bagus. Kalau prosesnya bagus, kita bisa diterima sebagai full member di FATF," ujarnya.

Kiagus menjelaskan, ‎akan ada banyak keuntungan yang diterima pemerintah apabila ditetapkan menjadi anggota FATF. Salah satunya, jelas Kiagus, adalah dilibatkannya Indonesia dalam penguatan keputusan dan aturan dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, Indonesia akan dilibatkan dalam penguatan aturan lainnya seperti tindak pidana pendanaan terorisme ‎hingga aturan-aturan lainnya tentang pendanaan yang menuju sistem keuangan pemerintah yang semakin mengutamakan integritas.

"‎Rapat ini akan dihadiri banyak kementerian mulai Meko Polhukam, Menko Perekonomian, ‎Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri hingga Kapolri," ujarnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini