nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Diminta Hati-Hati Tangani PT NKE Terkait Kasus Korupsi Alkes RS Udayana

Arief Setyadi , Jurnalis · Senin 28 Agustus 2017 17:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 28 337 1764877 kpk-diminta-hati-hati-tangani-pt-nke-terkait-kasus-korupsi-alkes-rs-udayana-3NRnGbSOvP.jpg Prof Romli Atmasasmita (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Romli Asmasasmita berpendapat mestinya PT Nusa Konstruksi Engineering  (NKE) Tbk tidak perlu terburu-buru mengembalikan uang sebesar Rp15 miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga sebaiknya hati-hati dalam penanganan perkara tersebut.

"Cek dulu putusan kasasi dan PN, apakah ada amar putusan yang memerintahkan perusahaan DGI yang sekarang berubah menjadi NKE. Atau akarnya hanya memerintahkan Nazarudin yang harus mengembalikan uang," kata Prof Ramli melalui keterangan resminya, Senin (28/8/2017).

Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung itu juga mempertanyakan posisi Nazarudin ketika melakukan tindak pidana korupsi itu sebagai apa? Agar tidak menyeret begitu saja perusahaan kalau memang tindakannya dilakukan sendiri.

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) itu tak setuju dengan KPK terkait penetapan Nazarudin sebagai justice collaborator.

"Nazarudin kan pelaku utama masa dia bisa dijadikan justice collaborator. Tidak bisa itu. Bahkan, yang aneh dia dapat remisi berkali-kali, sampai 39 kali. Ada aturannya di UU LPSK tentang syarat-syarat yang mendapat remisi. Apa Nazarudin sudah menyeĺesaikan kewajibannya," urainya.

Selain itu, Romli meminta kehati-hatian penegak hukum dalam membuat putusan. Kepentingan pihak ketiga juga perlu mendapatkan perhatian. 

"Hukum itu selain perlu menekankan keadilan dan kepastian juga harus memperhatikan kemanfaatan," lanjut mantan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM itu.

Romli sempat membeberkan hasil analisa tentang kinerja KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dituangkan dalam sebuah buku. Intinya, KPK telah bergeser dari khittah awaI pembentukannya.

Hasil analisa tersebut juga mendorong dirinya untuk menjadi narasumber dalam Panitia Khusus Angket KPK dengan tujuan mengoreksi kinerja KPK. Romli menyebut, seluruh data yang dibagikan kepada panitia angket melalui buku yang dihasilkan lembaga yang dipimpinnya berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis.

Menurut dia, data yang digunakan dalam buku tersebut merupakan  laporan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPK dan audit keuangan ICW oleh kantor akuntan Yanuar dkk. 

"Buku dari LPIKP ini menggunakan laporan BPK, dan yang memeriksa BPK," ungkap Prof. Romli.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengatakan, penanganan yang menyangkut korporasi harus ditangani berbeda dengan perorangan. 

Sebagai perusahaan terbuka, status hukum tersebut dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan, sehingga dapat mengancam kepastian usaha dan nasib para karyawan. 

Dia mencontohkan, langkah lembaga antirasuah mengumumkan PT NKE sebagai tersangka korupsi korporasi. Akibatnya, perusahaan langsung mendapatkan sejumlah permasalahan, seperti dihentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT NKE oleh PT Bursa Efek Indonesia, hingga kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan.

“KPK perlu lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik sampai adanya kepastian hukum yang tetap,” kata Indra.

Kasus hukum yang melibatkan NKE berhungan dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana Bali tahun 2009-2010. PT NKE dianggap telah bersikap proaktif dengan menyerahkan uang sekitar Rp15 miliar kepada KPK. 

Indra menambahkan, KPK juga harus memiliki sistem pengungkapan korupsi yang baik, dengan memastikan kebenaran sebuah perusahaan yang melakukan kesalahan atau merupakan tindakan pribadi seseorang.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini