Anggaran Terbatas, 314 Daerah Otonomi Baru Masih Harus Bersabar

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 29 Agustus 2017 05:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 28 337 1764762 anggaran-terbatas-314-dob-masih-harus-bersabar-odaoYdaC1t.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nampaknya dalam waktu dekat ini, belum akan ada daerah otonom baru (DOB) lagi. Hal ini dikarenakan anggaran negara yang masih terbatas untuk memekarkan sebanyak 314 daerah baru.

"Hasil diskusi kami dengan Kementerian Keuangan masih belum memungkinkan anggaran negara ini dipotong untuk keperluan 314 DOB walaupun secara bertahap," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam rapat bersama Komisi II DPR RI membahas soal usulan penambahan daerah otonomi baru Senin (28/8/2017) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Olehnya itu Tjahjo meminta DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memaklumi sikap eksekutif karena belum bisa merealisasikan 314 daerah otonomi baru yang sudah diusulkan.

Saat ini ada 314 usulan daerah pemekaran baru di seluruh Indonesia. 173 di antaranya merupakan usulan dari DPD, sisanya diusulkan oleh DPR. Usulan tersebut sudah masuk ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Tjahjo, pemerintah bukan tak mau merealisasikan 314 DOB yang sudah diusulkan wakil rakyat dan perwakilan daerah. Namun, saat ini anggaran negara sedang diprioritaskan dulu untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur ?dan mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang sudah ada.

?"Dengan segala hormat untuk tahun-tahun ini sampai tahun depan belum bisa Kemendagri menyetujui atau memiliah DOB mana yang harus diputuskan," pungkas Tjahjo.

Sebelumnya kalangan DPD sudah mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), meminta pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah.

Jusuf Kalla mengatakan, usulan pemekaran daerah baru saat ini sulit untuk direalisasikan, mengingat pemekaran daerah membutuhkan alokasi anggaran yang besar. "Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kami harus selesaikan dulu masalah pokoknya, ya masalah anggaran itu," ujarnya.

Sikap pemerintah ini memastikan moratorium pemekaran daerah otonomi baru tetap berlanjut. Pemekaran DOB diketahui terakhir dilakukan pada 2014. Selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, belum ada pemekaran DOB.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang memaklumi sikap pemerintah yang memoratorium pemekaran DOB. Ia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk mendongkrak perekonomian di daerah agar masalah pokok mandeknya pemekaran daerah bisa disudahi.

"Masalah ekonomi, ini siklus dunia. Ini siklus ada kesulitan ekonomi dunia, termasuk juga Indonesia terkena. Bagaimana kita membiayai sesuatu kalau kita dalam krisis kan? Jadi ini sedang kami bahas. Tapi Pak Wapres tentu ada kebijakan-kebijakan yang akan mendorong perekonomian daerah," ucap dia.(fin)

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini