Jaksa KPK Tuntut Charles Jones Mesang 5 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 24 Agustus 2017 18:21 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 24 337 1762448 jaksa-kpk-tuntut-charles-jones-mesang-5-tahun-penjara-wYtqFNuAN2.jpg Charles (Foto: Antara)

JAKARTA - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Politikus Partai Golkar Charles Jones Mesang.

‎Jaksa berpandangan Charles terbukti bersalah menerima suap terkait pengajuan anggaran di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2014.

"Kami menuntut agar majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Aris Arhadi saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).

Adapun, pertimbangan yang memberatkan hukuman Charles Jones Mesang yakni lantaran perbuatannya tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Selain itu, Jaksa menilai Charles telah menyalahgunakan jabatan serta wewenangnya sebagai anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, Charles diduga menerima uang suap sebesar Rp9,5 miliar atas pengajuan anggaran di Ditjen P2KTrans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2014.

Baca juga: Politikus Golkar Charles Mesang Didakwa Korupsi Rp9,75 Miliar

"Setelah terdakwa menerima Rp9,5 miliar, Komisi IX menyetujui anggaran yang diminta," ujar Jaksa Mufti Nur Irawan.

Menurut jaksa, uang suap sebesar Rp9,5 miliar diberikan untuk menggerakkan Charles agar menyetujui permintaan Ditjen P2KTrans untuk menambah anggaran dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014 yang akan disalurkan ke beberapa daerah.

Atas perbuatannya, Charles disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini