nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korupsi Alkes Udayana, Mantan Anak Buah Nazaruddin Dituntut 4 Tahun Penjara

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2017 19:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 21 337 1760189 korupsi-alkes-udayana-mantan-anak-buah-nazaruddin-dituntut-4-tahun-penjara-nhv3eos04w.jpg Anak buah Nazaruddin, Marisi Martondang (foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Marisi Martondang, dituntut pidana 4 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur PT Mahkota Negara itu juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/8/2017).

(Baca juga: Korupsi RS Udayana, Dudung Purwadi Didakwa Untungkan PT DGI dan Nazaruddin Rp34,9 Miliar)

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Marisi tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Kendati begitu, Marisi dianggap tidak mendapat keuntungan dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud).

Selain itu, dalam kasus ini kerugian negara telah dikembalikan. Kemudian, Marisi telah bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator.

(Baca juga: Nah..Terjerat Pidana Korporasi, PT NKE Kembalikan Uang Rp15 Miliar ke KPK)

Jaksa menyebut, Marisi terbukti ikut serta dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (RS PKIP Unud). Perbuatan Marisi diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp7 miliar.

Menurut jaksa, dalam kasus ini Marisi turut serta bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek alkes, Made Meregawa dan pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes RS PKIP Unud tahun anggaran 2009.

Rekayasa dilakukan agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang, dengan cara mencari dan mengusulkan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota Negara.

Marisi, lanjut Jaksa, dinilai terlibat dalam merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping. Kemudian, mempengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara.

Dalam prosesnya, Marisi juga mempengaruhi panitia lelang dengan cara melibatkan pegawai Permai Grup dalam proses evaluasi penawaran, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang/pekerjaan yang fiktif.

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen, walau tidak sesuai prestasi pekerjaan yang sebenarnya.

Menurut jaksa, perbuatan Marisi telah memperkaya PT Mahkota Negara sebesar Rp5,4 miliar. Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan itu telah merugikan negara Rp7 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Marisi dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini