Nah Lo! Dua Penyuap Ketua DPRD Malang Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 15 Agustus 2017 13:40 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 15 337 1756276 nah-lo-dua-penyuap-ketua-dprd-malang-diperiksa-kpk-sebagai-tersangka-y8gJmvmoeQ.jpg foto: Okezone

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua penyuap Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono. Dua penyuap DPRD Kota Malang itu akan diperiksa sebagai tersangka, pada hari ini.

Adapun, dua penyuap Ketua DPRD Kota Malang tersebut yakni, Kepala‎ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan ( Kadis PUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono dan Komisaris PT ENK, Hendrawan Maruszaman.

"Keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam dua kasus suap yang berbeda," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2017).

(Baca juga: Selain Ketua DPRD, Siapa Tersangka Lain Kasus Dugaan Korupsi di Malang?)

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus suap. ‎Arief ditetapkan tersangka atas dua kasus dugaan suap yang berbeda di lingkungan pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam hal ini, Arief diduga menerima suap sebesar Rp700 juta dari Kadis PUPPB, Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Suap tersebut diberikan Jarot untuk memuluskan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang. Dia pun telah ditetapkan tersangka.

 (Baca juga: Usut Kasus Suap, KPK Interogasi Sejumlah Anggota DPRD Kota Malang Secara Maraton)

Bukan hanya itu, Arief juga diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendrawan Maruszaman, sebesar Rp250 juta. Uang suap tersebut berkaitan dengan penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Atas perbuatannya, Arief yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Sementara Jarot dan Hendrawan yang diduga sebagai pihak pemberi ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini