Blakblakan! Dinilai Tak Layak, DPR Akan Ajak Menkeu dan Menteri PUPR Cek Kondisi Gedung DPR

Bayu Septianto, Okezone · Senin 14 Agustus 2017 21:28 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 14 337 1755950 blakblakan-dinilai-tak-layak-dpr-akan-ajak-menkeu-dan-menteri-pupr-cek-kondisi-gedung-dpr-CxIOqySHdG.jpg Kepala BURT Anton Sihombing (Foto: Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing akan mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melihat secara langsung kondisi Gedung DPR. Hal ini dilakukan menyusul wacana pembangunan gedung baru menggunakan anggaran 2018, ramai diperbincangkan saat ini.

Menurut Anton, pembangunan gedung baru DPR sudah harus dilakukan saat ini. Pasalnya, menurut Anton kapasitas Gedung DPR saat ini tak cukup untuk menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli.

Anton merincikan tiap ruangan kerja dewan diisi oleh delapan orang yakni satu orang anggota DPR, dua tenaga ahli, dan lima staf ahli. Artinya, Gedung DPR saat ini menampung 4.480 orang sementara kapasitas maksimalnya menurut Anton hanya 800 orang.

"Bila perlu Menteri Keuangan saya undang, Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).

Untuk membangun gedung baru, kata Anton, DPR mendapat alokasi anggaran sekira Rp500 miliar. Anggaran sekira Rp500 miliar itu masuk dalam total anggaran DPR 2018 yakni sebesar Rp5,7 triliun dari Rp7,2 triliun yang diusulkan DPR.

"Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp500 miliar untuk anggaran," jelasnya.

Merasa kesal lantaran pembangunan Gedung DPR dianggap belum perlu, Anton pun membandingkan kondisi ruang kerja anggota DPR saat ini dengan ruang kerja seorang camat atau Kapolsek di daerah-daerah. Menurutnya, kondisinya jauh lebih layak dibandingkan ruang kerja anggota DPR.

"Saya baru pulang dari dapil, kantor camat saja kamar mandinya di dalam. Kamarnya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara," papar Anton.

Selain membangun gedung baru, DPR juga mengusulkan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan, hingga museum parlemen. Bahkan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut perlunya dibangun apartemen di dalam Kompleks DPR agar anggota tidak lagi harus tinggal jauh dari Gedung Parlemen.

"Kita lihat nanti harus ada dong (apartemen). Sudah aku bilang rumah DPR itu jauh ya enggak? Sudah tidak memadai, lebih bagus, lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," tuturnya.

Namun begitu, pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017. Setelah dibacakan, hasil rapat akan dibawa ke komisi-komisi, kemudian dibahas kembali melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.

"Nanti kan nota keuangan baru disampaikan tanggal 16. Ya enggak? Habis itu nanti DPR komisi akan kerja dengan mitra masing-masing. Sebelumnya dibahas di Komisi V baru Banggar dengan pemerintah rapat selesai rapat baru diundangkan UU APBN tahun 2018," pungkasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini