Soal Rencana Pembangunan Apartemen Anggota DPR, Hanura Sebut Harus Ada Kajian Khusus

Reni Lestari, Okezone · Senin 14 Agustus 2017 17:38 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 14 337 1755783 soal-rencana-pembangunan-apartemen-anggota-dpr-hanura-sebut-harus-ada-kajian-khusus-z24gj62JB9.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Kenaikan anggaran belanja DPR hingga Rp7,25 triliun pada 2018 dikabarkan akan dialokasikan salah satunya untuk pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Alasannya, agar para anggota dewan tak tinggal jauh dari kantornya di Senayan.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifudin Sudding mengatakan, rencana pembangunan apartemen ini perlu dikaji sebab menggunakan keuangan negara. Terlebih keuangan negara saat ini sedang tidak dalam kondisi baik.

"Perlu ada kajian karena ini menggunakan anggaran negara, sementara negara juga sedang membutuhkan dana besar dalam membangun infrastruktur yang lain di daerah," kata Sudding di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (14/8/2017).

 (Baca: Klarifikasi! Fahri Hamzah Sebut Pembangunan Apartemen di Kompleks DPR Pakai Uang Swasta)

Meski demikian, Sudding menyatakan, jika wacana dipandang sebagai langkah yang membawa manfaat, maka patut untuk dipertimbangkan.

"Saya kira ketika itu memang membawa satu maslahat yang baik supaya itu bisa terintegrasi dan anggota dewan tidak malas-malasan pada saat rapat-rapat kerja di dewan, saya kira itu baik-baik saja," kata dia.

Sudding mengaku belum ada pembahasan mengenai wacana tersebut di DPR karena masih dalam masa reses.

Sebelumnya, selain isu pembangunan apartemen, DPR juga mewacanakan renovasi gedung parlemen secara keseluruhan. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut gedung DPR tampak miring karena belum pernah direnovasi selama 15 tahun terakhir.

Sementara itu, dalam rapat paripurna, DPR telah mengajukan kenaikan anggaran belanja hingga Rp7,25 triliun, naik 70% dari anggaran 2017 sebesar Rp4,2 triliun. Namun, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyebut anggaran yang diajukan hanya Rp5,7 triliun. Kenaikan anggaran belanja ini akan dibahas bersama DPR setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2017.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini