Share

Imbal Beli Sukhoi dengan Sawit RI-Rusia, Wiranto: Bukan Hal Baru, Itu Pernah Saya Lakukan Ketika Jadi Panglima

Reni Lestari, Okezone · Senin 07 Agustus 2017 15:33 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 07 337 1751221 imbal-beli-sukhoi-dengan-sawit-ri-rusia-wiranto-bukan-hal-baru-itu-pernah-saya-lakukan-ketika-jadi-panglima-CpZlvnXGU1.jpg Menkopolhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Rusia telah menyepakati skema imbal beli pesawat tempur kelas berat Sukhoi SU-35 dengan komoditas kopi, karet dan kelapa sawit. Imbal beli 11 Pesawat Sukhoi SU-35 tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, skema imbal beli tersebut bukan hal baru dalam pengadaan pesawat untuk keperluan militer di Indonesia.

"Imbal beli itu sudah lama, saya sejak Panglima TNI tahun 1998 sudah diberlakukan hal itu. Komoditasnya macam-macam sesuai dengan penjual atau pihak ketiga. Jadi ini bukan hal baru," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai imbal beli ini mencapai USD 570 juta. Namun Wiranto mengatakan, memang tidak semua negara bersedia melakukan skema imbal balik semacam ini.

Sementara diketahui, alasan Rusia menyepakati skema ini karena negara beruang merah tersebut tengah menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, serta sekutu-sekutunya terkait isu keamanan dan teritorial.

Akibat embargo dan kontraembargo ini, Rusia memerlukan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk buah-buahan tropis, serta produk esensial lainnya.

"Saya sudah pernah melaksanakan itu tahun 1998. Waktu itu beli Sukhoi, tapi ada beberapa negara yang enggak mau. Timbal beli itu bukan suatu hal yang tidak mungkin dan tidak ada masalah dan sangat baik," jelas Wiranto.

Ia menambahkan, selain Rusia sejauh ini belum ada negara lain yang dalam waktu dekat hendak melakukan skema kerjasama serupa dengan Indonesia.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini