nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaga Kekayaan SDA, Menteri Siti: Jangan Cita-citanya Tinggi, Tetapi Sentuhannya Rendah

Silviana Dharma, Okezone · Sabtu 05 Agustus 2017 02:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 05 337 1750268 jaga-kekayaan-sda-menteri-siti-jangan-cita-citanya-tinggi-tetapi-sentuhannya-rendah-BQsZFBJMK8.jpg Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Foto: Silvi/Okezone)

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) RI Siti Nurbaya  memperingatkan agar jajarannya tak hanya bergantung kepada high technology (hi-tech) atau teknologi muktahir, tetapi juga harus bisa high touch. Dalam hal ini, high touch yang dimaksudkan ialah usaha menerapkan dan mencapai tujuan nasional, melestarikan alam demi menjaga kedaulatan Indonesia.

"Jangan cita-citanya tinggi, tetapi sentuhannya rendah. Celaka kita, enggak jalan-jalan. Cita-cita sudah baik, tinggal didukung sentuhan dari kita supaya berjalan dengan baik," tekannya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional 2017 untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan di Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Prinsip High Tech, High Touch ini ditegaskan Siti berlaku bukan untuk kalangan birokrat saja. Semua elemen masyarakat hingga ke dunia usaha juga harus mengamininya.

"Itulah yang ditekankan bapak presiden bahwa kita harus berubah. Tapi memang sebagai aparat pemerintah kita perlu melakukan lebih awal," sambungnya.

Ia menjelaskan, semangat dasar menjaga sumber daya alam dan legitimasi negara dalam konteks komunitas lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mampu melihat bobotnya.

Pertama, bobot melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Secara praktiknya, nyata bahwa pekerjaan KLHK adalah melindungi hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih, melindungi hak masyarakat pinggiran untuk hidup secara legal, melindungi wilayah dan habitat alam, serta mencerdaskan bangsa.

"Kita bisa mengelola alam sebagai wahana pendidikan, dan kita mengelola alam secara cerdas karena alam ini kita pinjam dari generasi masa depan. Inilah yang dimaksud dengan sistem keberlanjutan," urainya.

Lebih lanjut, KLHK di matanya juga berperan memajukan kesejahteraan umum sebagai resources ekonomi, menopang pertumbuhan wilayah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia bedasarkan perdamaian abadi. Ia mengimbau seluruh peserta menyelaraskan alam pemikiran Indonesia dengan alam perspektif internasional. Contohnya dengan menghadiri berbagai konferensi. Konvensi internasional terakhir yang diikuti Nusantara adalah COP 21 Paris Agreement.

"Dan ditegaskan dalam perjanjian itu kalau penyelarasan harus didasari dengan respect atau rasa saling menghormati kedaulatan setiap negara," serunya diiringi tepuk tangan dari hadirin.

Kembali ke persoalan implementasi, Siti meminta jajarannya berfokus mendukung tercapainya pembangunan dalam skala besar. Tindak lanjut dilakukan dengan pembahasan dan implementasi.

"Mari, kita lakukan langkah- langkah kerja secara sekuensial. Melalui corrective action yang dielaborasikan dengan corrective measure," ujarnya.

Siti menjabarkan, corrective measure berarti KLHK wajib melakukan penyesuain sasaran, kebijakan, aksi-aksi dan paling penting adalah penyesuaian sentuhan-sentuhan moralitas.

"Tapak kelola lingkungan dan hutan, walau belom kelihatan hasilnya, tapi kita sudah mulai. Kedua, orientasi berimbang antara ekonomi dan pelestarian. Semua sudah ada contoh-contohnya, tapi harus terus dijalankan sampai menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat," paparnya.

Ketiga, konfigurasi bisnis baru hulu hilir harus berbasis rakyat, juga bisnis kehutanan dalam dukungan lain yang lengkap. Siti mencontohkan kalau dukungan bisnis itu ada perbankan, maka perbankan harus terlibat juga,

Dia menyadari, bisnis kehutanan tidak bisa dibiarkan sendiri. Namun pemerintah tetap harus hati-hati mengeluarkan izin, sebaliknya memberlakukan kebijakan yang memudahkan masyarakat berbisnis.

Keempat, ekonomi berkeadilan dengan basis sumber daya lahan dalam menjawab landholding sebagai core problem. Siti berharap dinas perhutanan sosial bisa menjadi jawaban dari persoalan ketimpangan penguasaan lahan, dan akses hutan tersebut.

Sementara terkait nuansa arus utama perubahan iklim, ia mewanti-wanti agar jangan jadi sekadar bahan tulisan dan diskusi. Akan tetapi, perlu diimbangi dengan praktik dan interaksi di masyarakat.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini