nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Prabowo: Banyak Kelompok Masyarakat Akan Gugat UU Pemilu ke MK

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2017 07:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 28 337 1745434 prabowo-banyak-kelompok-masyarakat-akan-gugat-uu-pemilu-ke-mk-y4pi4rsfgg.jpg Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah satunya membahas UU Pemilu yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat 21 Juli 2017 pekan lalu.

Saat itu, Gerindra, Demokrat bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih untuk tak ikut dalam pengambilan keputusan UU Pemilu. Hal ini lantaran keempat partai ini berbeda pilihan dengan 6 parpol pendukung pemerintah yang menginginkan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% - 25%.

Menurut Prabowo, cermin jalannya demokrasi adalah pelaksanaan Pemilu yang baik dan tak mengurangi kualitas demokrasi. Prabowo mengatakan UU Pemilu yang baru saja disahkan itu sangat mencemaskan.

"Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan. Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS itu satu dalam masalah RUU pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR yang kita tidak ikut bertanggung jawab," ucap Prabowo usai bertemu SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.

Prabowo tegas mengatakan Partai Gerindra tak ingin ikut dalam pengambilan keputusan yang melawan akal sehat dan logika. Presidential threshold sebesar 20% menurutnya merupakan lelucon politik yang membuat rakyat Indonesia tertipu.

"Presidential threshold 20% adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu yang seperti itu. Alhamdulillah demikian sikap Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS," jelas Prabowo.

Prabowo merasa khawatir dengan rusaknya demokrasi, sehingga pertemuannya dengan SBY menyepakati untuk terus mengawal negara agar demokrasi tetap berjalan dengan baik. 

"Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rule of the game dan harus adil tidak paksakan kehendak dengan segala cara," tutur Prabowo. 

Salah satu cara untuk mengawal soal ini adalah dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Prabowo, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengajukan gugatan materi ke MK. 

"Saya kira ada kelompok-kelompok," tukasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini