Presidential Threshold 20%, Jimly Hormati Pihak yang Ajukan Judicial Review ke MK

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 27 Juli 2017 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 27 337 1744989 presidential-threshold-20-jimly-hormati-pihak-yang-ajukan-judicial-review-ke-mk-QqaussjQlr.jpg Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie (foto: Okezone)
 

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang akan menjadi landasan hukum pada Pemilu Serentak 2019, pada sidang paripurna pada Kamis 20 Juli 2017. Keputusan itu pun menyita perhatian lantaran banyak pihak yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, dari kelima paket UU Pemilu yang disetujui DPR melalui voting adalah paket A yang menyatakan, ambang batas presiden: 20%/25%, ambang batas parlemen: 4%, sistem pemilu: terbuka, besaran kursi: 3-10, dan konversi suara: saint lague murni.

Menanggapi hal itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menegaskan, tak sepakat mengenai penerapan ambang batas suara atau presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019.

"Sebagian isinya saya tak setuju itu. Misal presidential threshold 20%, saya termasuk yang tak begitu suka," ujar Jimly saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Tak hanya itu, Ketua Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu juga menegaskan juga akan menghormati pihak-pihak yang akan melakukan judicial review (JR) ke MK terkait dengan pengesahan UU Pemilu tersebut.

Meskipun begitu, Jimly juga menghormati proses demokrasi dan keputusan para parlemen dalam mengesahkan UU Pemilu itu. Mengingat, waktu pesta demokrasi sudah terbilang dekat.

"Karena ini sudah disepakati kita harus hormati. Kita kan sudah percayakan pengambilan keputusan berdasarkan demokrasi parlementer. Bagi yang enggak setuju ya ke MK tadi," ungkap Jimly.

Sekadar diketahui, pada sidang paripurna pada 20 Juli 2017 DPR mengesahkan UU Pemilu melalui proses voting. Mengingat, proses musyawarah mencapai mufakat berbuah hasil buntu.

Tak hanya itu, fraksi PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat juga walk out lantaran enggan mengikuti proses voting. Mereka keukeuh bahwa Pemilu 2019 tidak konstitusional jika menerapkan presidential threshold.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini