nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri: PNS yang Jadi Pengurus HTI Harus Mundur!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 24 Juli 2017 12:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 24 337 1742728 mendagri-pns-yang-jadi-pengurus-hti-harus-mundur-Mp7U4of0N7.jpg Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjadi kader maupun pengurus Hizbut Tharir Indonesia (HTI) untuk mundur menjadi seorang PNS.

Pasalnya, ‎seorang PNS tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu lantaran para kader HTI telah menyatakan sikap untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia.

"‎Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur karena sudah kader dia. Ya itu saja. Karena PNS tugasnya ya setiap hari bergerak, menggerakkan, mengorganisir masyarakat dengan berbagai kegiatan yang ada. Lah, kalau dia sudah anti-Pancasila, padahal tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pancasila, membuat Perda, membuat kebijakan, dan sebagainya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Namun, jika PNS tersebut hanya simpatisan HTI saja, maka pihaknya masih bisa memberi toleransi. Sebab, anggota HTI katagori tersebut hanya ikut-ikutan dan belum mengerti maksud berdirinya khilafah.

"Intinya dia disadarkan. Kalau dia sebagai pengurus atau kader inti nanti dipanggil. Kan ada Forkompinda-nya," ucap Tjahajo.

Tjahjo meminta agar seluruh kegiatan dakwah HTI untuk dihentikan setelah pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menurut dia, aktivitas kegiatan dakwah ‎dari eks pengurus HTI juga ikut dilarang setelah adanya pembubaran tersebut.

"‎Ada juga kepala daerah yang bilang boleh dakwah. Lho, kok jadi lucu. Ormas sudah dibubarkan, tapi anggotanya boleh dakwah. Dakwah apa? Ada kepala daerah yang ngomong begitu. Ini kan enggak boleh," tuturnya.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini