Peringati HAN, Koalisi Perempuan Indonesia Kritik Tingginya Angka Pernikahan Anak

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Minggu 23 Juli 2017 14:09 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 23 337 1742312 peringati-han-koalisi-perempuan-indonesia-kritik-tingginya-angka-pernikahan-anak-TaJFgBKqb6.jpg (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia selalu memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada setiap 23 Juli. Hal itu telah diatur dalam Keppres Nomer 44 Tahun 1984 yang diterbitkan pada 19 Juli 1984.

Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti tingginya angka pernikahan anak usia dini di Indonesia. Permasalahan ‎itu memunculkan berbagai masalah, seperti kekerasan terhadap anak, kematian ibu yang tinggi, serta penyakit kanker rahim diakibatkan pernikahan dini.

"‎Perkawinan anak di bawah 18 tahun laki-laki dan perempuan, itu jumlahnya hampir setengah dari angka perkawinan. Setiap tahun, rata-rata itu ada 4 juta perkawinan. Jadi, sekitar 2 juta anak di bawah 18 tahun melakukan perkawinan, itu yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat yang nikah sirih" kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari‎ dalam konferensi pers peringatan HAN bertajuk 'Negara Lalai Melindungi Anak Perempuan dari Praktek Perkawinan Anak' di Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Berdasarkan data BPS angka perkawinan anak masih cukup tinggi. Padah tahun 2012, terdapat 989.814 anak perempuan menjadi korban praktik perkawinan anak. Pada tahun 2013 sebanyak 954.518 anak, pada tahun 2014 sebanyak 722.518 anak.

Menurut Dian, tingginya pernikahan anak, terutama anak perempuan dapat mengancam anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang. Selain itu, pemerintah juga lalai untuk melindungi anak Indonesia lantaran belum memiliki satu kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan juga seakan melegalkan anak melakukan perkawinan. "Saat ini, usia minimal pernikahan pada perempuan itu 16 tahun dan pria 19 tahun. Semestinya, idealnya seseorang baik pria atau wanita melakukan pernikahan itu usia 21 tahun," terang Dian.

Sehingga, Koalisi Perempuan Indonesia meminta pemerintah untuk bertindak cepat menanggapi tingginya pernikahan anak tersebut. Pemerintah juga diminta mengubah usia minimal perkawinan guna menyelamatkan generasi muda dan tumbuh kembang anak.

"Selain itu masyarakat juga perlu didorong dan diberikan pemahaman bahwa pernikahan anak itu tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," tutupnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini