nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU Pemilu Disahkan, Mendagri: KPU Bisa Menyusun Persiapan Pemilu Serentak

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2017 02:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 21 337 1741098 uu-pemilu-disahkan-mendagri-kpu-bisa-menyusun-persiapan-pemilu-serentak-7XAkemdrNn.jpg

JAKARTA - Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menganggap presidential treshold merupakan konstutional merujuk Undang Undang 1945. Menurut dia, apa yang sudah di sahkan dalam sidang paripurna dini hari ini, Jumat (21/7/2017) sudah menjadi Undang Undang yang dapat digunakan oleh KPU untuk membuat peraturan Pemilu 2019.

Pada sidang Paripurna penetapan RUU Pemilu yang dilakukan Kamis, 20 Juli 2017 sudah di sahkan oleh anggota DPR RI bersama dengan Pemerintah. Meskipun pada sidang ini ada empat fraksi yang walkout, sidang tetap dilanjutkan dengan enam fraksi.

Diketahui sebelumnya hasil kerja Pansus menyisakan lima isu krusial yang belum selesai dibahas. Lima isu tersebut adalah ambang batas pengajuan capres, ambang batas parlemen, sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.

Namun begitu pada Jumat (21/7/2017) dini hari Mendagri menegaskan ke lima isu krusial tersebut sudah disahkan dalam paripurna kali ini.

“Soal nanti ada elemen masyarakat atau partai politik setuju atau tidak, yah silahkan melakukan mekanismenya dengan Mahkamah Konstitusi. Itu saja saya kira yang penting hari ini pemerintah bersama dengan DPR sudah menyelesaikan Undang-Undang, sehingga tidak menjadi opini bahwa Pemerintah dan DPR menghambat pelaksanaan legislatif dan pemilu serentak yang KPU harus persiapkan mulai awal bulan Agustus mendatang,” ungkap Tjahyo Kumolo pada awak media.

Menurut dia kali ini dia melihat apa yang diputuskan DPR melalui Paripurna mewakili seluruh fraksi dan anggota DPR. Meskipun ada empat fraksi yang walkout, dia melihat negara ini secara konstitional sudah memutuskan apa yang di bahas.

“Karena menyusun UU adalah hak nya DPR bersama dengan Pemerintah. Dan sampai dini hari ini sudah diputuskan bersama. Meskipun satu pemimpin walkout, dua pemimpin terhitung sah,” ungkapnya.

“Baik yang ikut sampai selesai ataupun yang walkout, kami tetapkan ini selesai sehingga KPU bisa menyelesaikan tugasnya.  Peraturan KPU dan Bawaslu dasarnya adalah Undang -Undang yang diselesaikan oleh paripurna pada malam ini,” tegasnya. (sym)

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini