nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jelang Pengambilan Keputusan Isu Krusial, KPU Harap RUU Pemilu Sesuai Konstitusi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2017 21:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 07 20 337 1740997 jelang-pengambilan-keputusan-isu-krusial-kpu-harap-ruu-pemilu-sesuai-konstitusi-3BI9X6GBMG.jpg

JAKARTA - Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, berharap tidak ada penundaan pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu dalam rapat paripurna DPR ke-32 ini.

"Sehingga KPU segera menyusun langkah-langkah perencanaan dan persiapan pemilu 2019," kata Pramono kepada Okezone, Kamis (20/7/2017) malam.

KPU berharap RUU yang disahkan tersebut telah mengatur semua aspek pemilu secara jelas, sehigga tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, RUU yang disahkan ini juga diharapkan telah mengadopsi prinsip-prinsip pemilu yang konstitusional dan demokratis.

"Karena jika ada pasal-pasal yang diuji materi di MK, dan pada akhirnya ada pasal-pasal yang dibatalkan olek MK, hal tersebut juga akan menghambat kerja KPU, karena KPU harus mengubah regulasi (PKPU) dan memerlukan waktu untuk menyosialisasikan aturan baru tersebut," terang Mantan Ketua Bawaslu Banten ini.

Sekadar diketahui, elemen masyarakat sipil, pakar hukum tata negara, dan parpol penolak presidential threshold 20-25% telah memberi sinyal akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila norma hukum tersebut masuk dalam RUU Pemilu.

Mereka berpandangan penerapan presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019 melanggar Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Terlebih, telah ada putusan MK yang menyatakan Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2019 digelar serentak, sehingga penerapan presidential threshold dengan sendirinya menjadi tidak relevan.

Hingga kini, sebanyak enam fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura sudah sepakat terhadap opsi paket A. Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat berkukuh dengan opsi paket B. Sementara PAN memilih jalan tengah dengan opsi C.

Adapun peta ketiga opsi yang mengerucut pada malam ini yaitu:

1. Paket A

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: sainte lague murni

2. Paket B

- Ambang batas presiden: 0 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

3. Paket C

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini