nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Paripurna RUU Pemilu, Paket Opsi Isu Krusial Mengerucut dari 5 Jadi 3

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2017 19:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 20 337 1740932 paripurna-ruu-pemilu-paket-opsi-isu-krusial-mengerucut-dari-5-jadi-3-miXehiew7E.jpg Sidang Paripurna Revisi UU Pemilu di DPR (Foto: Antara)

JAKARTA - Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu diskors hingga pukul 19.30 WIB untuk dilakukan lobi. Lobi kedua selama 30 menit diambil untuk kembali membahas opsi-opsi yang belum mufakat pada sesi lobi pertama.

Paket opsi terkait ambang batas, baik untuk parlemen ataupun pemilihan presiden yang sebelumnya berjumlah lima opsi, pun telah mengerucut menjadi tiga.

Hingga kini, sebanyak enam fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura sudah sepakat terhadap opsi paket A. Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat berkukuh dengan opsi paket B. Sementara PAN memilih jalan tengah dengan opsi C.

Adapun peta ketiga opsi yang mengerucut pada malam ini yaitu:

1. Paket A

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: sainte lague murni

2. Paket B

- Ambang batas presiden: 0 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

3. Paket C

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak ingin adanya voting tertutup dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bila nantinya tak bisa diambil keputusan melalui jalan musyawarah.

Menurut Tjahjo yang mengaku telah lama berkarir di DPR, sesuai aturan yang ada voting tertutup bisa dilakukan untuk memutuskan pemilihan orang, seperti kepala lembaga negara, bukan untuk memilih pembahasan Undang-undang.

"Aturan yang ada voting tertutup itu kalau menyangkut orang. Ini (UU) bukan (memilih) orang. Saya lama di DPR," Tjahjo di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Usulan voting tertutup dikemukakan sejumlah fraksi, terutama yang mendukung ambang batas presiden (presidential threshold) ditiadakan.

Tjahjo pun memastikan, pemerintah maupun partai pendukung tidak akan berubah sikap. Mereka tetap mengusulkan presidential threshold (PT) 20 persen.

Menurut dia, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) merupakan kerja bersama DPR dan pemerintah. Karenanya pandangan DPR dan pemerintah harus disatukan. "Perlu diatur pemerintah hal-hal yang sudah baik kita tingkatkan dan dipertahankan," ucap Tjahjo.

Pemerintah, lanjut Tjahjo, yakin pengambilan keputusan di paripurna ini selesai malam ini juga. Sebelumnya, ada usulan pengambilan keputusan ditunda hingga Senin pekan depan.

Namun, Tjahjo sangat berharap RUU Pemilu segera diselesaikan. "Saya masih percaya dengan DPR, dengan lobi tahap dua sampai jam delapan malam nanti. Seyogyanya jangan ditunda," harap Tjahjo.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini