nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembahasan RUU Pemilu Molor, Fraksi di DPR Ingin Hindarkan Voting

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2017 19:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 20 337 1740908 pembahasan-ruu-pemilu-molor-fraksi-di-dpr-ingin-hindarkan-voting-znSnA8UdAZ.jpg Sidang Paripurna revisi UU Pemilu (Foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Rapat paripurna ke-32 DPR dengan agenda pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu berjalan alot. Buktinya, skors persidangan diperpanjang hingga pukul 19.30 WIB. Alasannya yakni untuk mengintensifkan lobi-lobi antarfraksi.

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, hingga kini semua fraksi masih berusaha agar tidak terjadi voting. Sebaliknya, jalur musyawarah mufakat dikedepankan.

"Ada enam fraksi opsi (paket) A dan tiga fraksi opsi (paket) B dan satu belum menentukan pilihan. Ini kan masih dalam tahapan mencari musyawarah mufakat untuk menghindari voting," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Ketika disinggung soal sikap Fraksi PAN, Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB itu mengatakan bahwa sikap partai berlambang matahari itu sangat dinamis. Bagi PAN yang terpenting metode konversi suara haruslah kuota hare.

"Kalau PAN bisa dua-duanya, bisa (paket) A bisa (paket) B, tapi minta kuota hare," ucap Lukman.

Sekadar diketahui, hingga kini rapat paripurna pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu masih berlangsung. Kelima paket itu di antaranya yakni sistem pemilu, metode konversi suara, alokasi kursi pada penataan daerah pemilihan, parliementary threshold dan {presidential threshold}.

Adapun lima opsi paket pengambilan keputusan antara lain:

Paket A, presidential threshold (20%–25%), parliementary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B, presidential threshold (0%), parliementary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C, presidential threshold (10%–15%), parliementary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D, presidential threshold (10%–15%), parliementary threshold (5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Kemudian Paket E, presidential threshold (20%–25%), parliementary threshold (3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3–10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini