Share

Sidang Korupsi E-KTP, 2 Mantan Pejabat Kemendagri Divonis Penjara 7 dan 5 Tahun

Tim Okezone, Okezone · Kamis 20 Juli 2017 19:09 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 20 337 1740857 sidang-korupsi-e-ktp-2-mantan-pejabat-kemendagri-divonis-penjara-7-dan-5-tahun-xV68BE4ITH.jpg (Foto: Okezone)
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis penjara kepada dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kasus megaproyek KTP Elektronik (E-KTP)
Kedua terdakwa tersebut adalah Irman, Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, yang dijatuhkan vonis penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp500 Juta subsider enam bulan kurungan. Berikutnya, Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang dihukum lima tahun penjara dan denda Rp400 Juta subsider enam bulan kurungan.
"Mengadili, menyatakan, terdakwa Irman dan Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Selain pidana penjara dan denda, keduanya juga dihukum pidana tambahan berupa uang pengganti. Irman, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD500.000 dikurangi USD300.000 dan Rp50 juta. "Sedangkan Sugiharto USD 50.000 dikurangi USD 30.000 dan mobil Honda Jazz Rp150 juta," kata Hakim Jhon Halasan Butar-Butar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Hakim Jhon mengatakan, pembayaran uang pengganti tersebut wajib dibayar oleh kedua terdakwa selambat-lambatnya sebulan setelah putusan Pengadilan Tipikor berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun demikian, apabila biaya pengganti tersebut tidak dibayar, harta bendanya akan disita serta dilelang.
"‎Namun apabila harta bendanya tidak cukup, maka keduanya akan dipidana dua tahun penjara," sambung Hakim Jhon.
Putusan tersebut diketahui sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa pentuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pertimbangan hakim hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, perbuatan tersebut telah merugikan negara dan masyarakat karena proyek e-KTP yang dikorupsi secara bersama-sama itu merupakan program untuk masyarakat yang strategis dan penting.
"Sedangkan yang meringankan, kedua terdakwa ‎mengakui dan telah mengembalikan uang (hasil korupsi) sebagian," pungkasnya.
Dalam sidang tersebut Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto.
Menurut Hakim Jhon Halasan Butar-Butar, kedua terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur ‎sebagai JC yakni dapat mengungkap pelaku korupsi proyek e-KTP yang lebih besar serta telah mengembalikan aset hasil korupsi.
"‎Keduanya signifikan mengungkap pelaku lain, telah mengungkap pelaku lain, berterus terang. Dan cukup beralasan para terdakwa sebagai JC," kata Hakim Jhon.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis penjara kepada dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kasus dugaan korupsi megaproyek KTP Elektronik (E-KTP).

Kedua terdakwa tersebut adalah Irman, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, yang dijatuhkan vonis penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp500 Juta subsider enam bulan kurungan. Berikutnya, Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang dihukum lima tahun penjara dan denda Rp400 Juta subsider enam bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan, terdakwa Irman dan Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Baca: Terjerat Korupsi E-KTP, 2 Eks Pejabat Kemendagri Divonis 7 dan 5 Tahun Penjara

Selain pidana penjara dan denda, keduanya juga dihukum pidana tambahan berupa uang pengganti. Irman, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD500.000 dikurangi USD300.000 dan Rp50 juta. "Sedangkan Sugiharto USD 50.000 dikurangi USD 30.000 dan mobil Honda Jazz Rp150 juta," kata Hakim Jhon.

Hakim Jhon mengatakan, pembayaran uang pengganti tersebut wajib dibayar oleh kedua terdakwa selambat-lambatnya sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. 

Bila biaya pengganti tersebut tidak dibayar, harta bendanya akan disita serta dilelang. "‎Namun apabila harta bendanya tidak cukup, maka keduanya akan dipidana dua tahun penjara," sambung Hakim Jhon.

Baca: Hakim Putuskan Dua Eks Pejabat Kemendagri Wajib Bayar Uang Pengganti

Putusan tersebut diketahui sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa pentuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertimbangan hakim hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, perbuatan tersebut telah merugikan negara dan masyarakat karena proyek e-KTP yang dikorupsi secara bersama-sama itu merupakan program untuk masyarakat yang strategis dan penting.

"Sedangkan yang meringankan, kedua terdakwa ‎mengakui dan telah mengembalikan uang (hasil korupsi) sebagian," pungkasnya.

Dalam sidang tersebut Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Irman dan Sugiharto. Menurut Hakim, kedua terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur ‎sebagai JC yakni dapat mengungkap pelaku korupsi proyek e-KTP yang lebih besar serta telah mengembalikan aset hasil korupsi.

Baca: Hakim Kabulkan Justice Collaborator 2 Eks Pejabat Kemendagri dalam Kasus Korupsi E-KTP

"‎Keduanya signifikan mengungkap pelaku lain, telah mengungkap pelaku lain, berterus terang. Dan cukup beralasan para terdakwa sebagai JC," kata Hakim Jhon.

Follow Berita Okezone di Google News

(dnb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini