nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hizbut Tahrir Indonesia Dibubarkan, Jusuf Kalla: Kalau Tak Setuju Ya Gugat

Reni Lestari, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2017 11:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 19 337 1739655 hizbut-tahrir-indonesia-dibubarkan-jusuf-kalla-kalau-tak-setuju-ya-gugat-yGV8VDX6lr.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers (Antara)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut izin dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Wakil Presisen Jusuf Kalla (JK) mempersilakan HTI menguji materi Perppu Ormas itu ke Mahkamah Konstitusi.

Kemenkumham hari ini menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian badan hukum HTI. Jusuf Kalla mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Perppu Ormas adalah upaya yang konstitusional untuk kepentingan NKRI.

"Karena berdasarkan Perppu, (pemerintah) punya kewenangan. Itu kan terbuka untuk diperiksa kemudian oleh pengadilan apabila diajukan ke pengadilan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Jusuf Kalla pun mempersilakan jika HTI hendak menggugat Perppu Ormas ke MK, karena hal itu juga merupakan hak konstitusional warga negara. "Ya pasti itu (pengajuan gugatan) memang solusinya. Kalau tidak setuju ya gugat," lanjut dia.

Untuk menghadapi gugatan HTI, Jusuf Kalla memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah hukum.

HTI sendiri telah melayangkan permohonan uji materil Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi, pada Selasa 18 Juli 2017. Pendaftaran uji materi HTI diwakili juru bicaranya Ismail Yusanto yang didampingi kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra.

HTI mengklaim Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruhnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini