nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JK Putuskan Tunda Realisasi Usulan 314 Pemekaran Daerah

Reni Lestari, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017 18:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 18 337 1739291 jk-putuskan-tunda-realisasi-usulan-314-pemekaran-daerah-NKGJuqYKkf.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk berkonsultasi mengenai usulan pemekaran daerah. DPD meminta pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Dua peraturan ini merupakan dasar untuk melakukan pemekaran daerah. "Kami membicarakan soal otonomi daerah dan juga hal-hal yang sehubungan dengan itu. Termasuk pemekaran-pemekaran yang tentu tadi sudah kami jelaskan," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Saat ini diketahui, ada total 314 usulan daerah pemekaran di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 173 di antaranya merupakan usulan dari DPD. Sementara, sisanya diusulkan oleh DPR dan sudah masuk Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

JK mengatakan, usulan tersebut sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat pemekaran daerah membutuhkan alokasi anggaran yang besar. "Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kami harus selesaikan dulu masalah pokoknya, ya masalah anggaran itu," ucapnya.

Sikap pemerintah ini memastikan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tetap berlanjut. Pemekaran DOB diketahui terakhir dilakukan pada 2014. Selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, belum ada pemekaran DOB.

Menanggapi sikap pemerintah ini, Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan memaklumi. Ia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk mendongkrak perekonomian di daerah agar masalah pokok mandeknya pemekaran daerah bisa disudahi.

"Masalah ekonomi, ini siklus dunia. Ini siklus ada kesulitan ekonomi dunia, termasuk juga Indonesia terkena. Bagaimana kita membiayai sesuatu kalau kita dalam krisis kan? Jadi ini sedang kami bahas. Tapi pak wapres tentu ada kebijakan-kebijakan yang akan mendorong perekonomian daerah," ucap dia.

(ran)

Berita Terkait

Pemekaran

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini