nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPI: Undang-Undang Penyiaran Baru Harus Utamakan Kepentingan Publik

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2017 16:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 14 337 1736522 kpi-undang-undang-penyiaran-baru-harus-utamakan-kepentingan-publik-XyKFKx8qMt.jpg Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) buka suara terkait terbitnya draf undang-undang penyiaran yang kini tengah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua KPI Yuliandre Darwis menuturkan, kehadiran undang-undang penyiaran yang baru menjadi suatu keharusan, mengingat beleid yang sudah ada tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terbaru. "Makanya muncul problematika di dunia penyiaran. Untuk itu, mengingat isu revisi undang-undang (RUU) ini sudah bergulir sejak tahun 2010, KPI berharap pembahasan RUU penyiaran tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan untuk disahkan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017).

Dia menilai, masalah digitalisasi ditengarai menjadi penyebab kemacetan pembahasan RUU ini, dengan merujuk pada rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2014. Karena itu, KPI berpendapat bahwa apa pun pilihan terhadap pengelolaan penyiaran digital, harus mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan efisiensi yang menjadi tujuan utama dari migrasi digital.

"Efisiensi tersebut diharapkan menghasilkan digital deviden yang dapat dialokasikan untuk penyediaan internet broadband guna pemenuhan hak masyarakat Indonesia akan informasi," ucapnya.

Pihaknya menambahkan, eksistensi KPI sebagai representasi publik perlu diperkuat dalam undang-undang penyiaran yang akan datang. Penguatan itu meliputi perluasan kewenangan di bidang isi siaran serta tetap melibatkan KPI di dalam seluruh proses penataan infrastruktur penyiaran untuk mengontrol kaidah pokok demokratisasi penyiaran, yakni keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).

"Sebagai representasi publik, maka KPI harus masuk dalam Badan Migrasi Digital, yang dalam draf RUU yang dibahas Baleg DPR RI hanya terdiri atas pemerintah, organisasi lembaga penyiaran, dan pemangku kepentingan," ucapnya.

KPI juga mengkritisi keberadaan Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP) dalam proses regulasi, seperti Badan Migrasi Digital dan Panel Ahli dalam penjatuhan sanksi. KPI menilai kehadiran OLP pada proses tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran antara operator dan regulator.

RUU dinilai harus memperkuat keberadaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Implementasi SSJ merupakan bagian dari penerapan prinsip demokratisasi penyiaran yang mensyaratkan adanya diversity of content dan diversity of ownership. SSJ juga menjadi usaha memperkuat kebhinnekaan dengan merepresentasikan masyarakat, budaya, dan mengangkat perekonomian pada setiap daerah.

"Konsep cross culture  yang diajukan dalam RUU yang diusulkan Baleg DPR RI ini mengaburkan tujuan dari SSJ tersebut. Bahkan konsep cross culture dalam SSJ berpotensi melanggengkan kondisi sekarang, saat siaran Jakarta mendominasi seluruh wajah stasiun televisi jaringan, dan produksi siaran lokal yang seharusnya dapat menyerap SDM lokal pun tereduksi," katanya.

Selanjutnya, batasan siaran iklan sebanyak maksimal 30% menurut KPI dapat mengganggu kenyamanan publik sebagai pemilik frekuensi. Selain itu, meningkatnya proporsi siaran iklan berdampak pula pada keadilan ekonomi pada televisi lokal. KPI menilai harus ada distribusi iklan yang merata pada masing-masing lembaga penyiaran, tidak terpusat pada lembaga penyiaran tertentu saja.

“Mengenai iklan rokok, KPI mendukung rumusan yang diajukan oleh Komisi I DPR RI yang telah lebih dahulu dibuat sebelum pembahasan di Baleg DPR RI,” ujarnya.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini