Hizbut Tahrir Indonesia Akan Uji Materi Perppu Ormas, Begini Reaksi Istana

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 13 Juli 2017 11:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 07 13 337 1735196 hizbut-tahrir-indonesia-akan-uji-materi-perppu-ormas-begini-reaksi-istana-l61lHfK9tX.jpg Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi (Antara)

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mempersilakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan uji materi ‎terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru diterbitkan pemerintah.

Menurut Johan Budi, ‎permohonan tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara ‎guna melakukan upaya hukum terhadap kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menghormati upaya hukum tersebut.

"‎Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah. Silakan saja, Presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku," kata Johan Budi, Kamis (13/7/2017).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tentang Ormas untuk meminimalisasi kemunculan ormas radikal anti-Pancasila yang dianggap membayakan NKRI. Perppu perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut resmi dirilis Menko Polhukam Wiranto.

Usai Perppu Ormas itu dirilis, HTI pun menyikapi keras regulasi tersebut. HTI yang sudah dibubarkan pemerintah akan melawan dengan mengajukan uji materi.

HTI telah menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra guna melakukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). ‎Langkah yang ditempuh HTI kabarnya juga akan disusul oleh beberapa ormas lain yang sama-sama menganggap Perppu tersebut merupakan kemunduran demokrasi.

"Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini saya kira adalah langkah mundur pemerintah dalam proses demokrasi. Memang penegakan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 itu berbelit. Tapi itulah demokrasi. Demokrasi memang jalan yang panjang," kata Yusril.

Yusril menilai, Perppu Nomer 2 Tahun 2017 ini akan membuka peluang pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang karena dapat membuat pemerintah membubarkan ormas secara subjektif lantaran bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini