nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kuasa Hukum Siapkan Sejumlah Saksi Ahli di Sidang Praperadilan Kriminalisasi SMS Hary Tanoe

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 11 Juli 2017 14:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 11 337 1733563 kuasa-hukum-siapkan-sejumlah-saksi-ahli-di-sidang-praperadilan-kriminalisasi-sms-hary-tanoe-8o4MK2v7Ah.jpg Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA – Pakar hukum pidana menjadi salah satu saksi ahli dalam sidang praperadilan kriminalisasi SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto. Dalam sidang tersebut penggugat ialah pihak Hary Tanoe dan tergugat Bareskrim Polri.

Ketua Tim Pengacara Hary Tanoe, Munathsir Mustaman, Selasa (11/7/2017), menuturkan pihaknya telah menyiapkan ahli pidana, bahasa, komunikasi, dan ITE untuk memberikan keterangan di sidang. Mereka akan menjelaskan bahwa SMS kliennya kepada Korps Adhyaksa bukan merupakan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE. Namun, dihadirkannya para ahli masih menunggu keputusan majelis hakim terlebih dahulu.

Sidang lanjutan praperadilan penetapan tersangka Hary Tanoe sendiri kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda pembuktian kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Sidang pun dimulai pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang perdana kemarin, Ketua Tim Pengacara Hary Tanoesoedibjo yakni Munathsir Mustaman menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang dalam Pasal 109 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2017.

"Kalau materi gugatannya menganggap proses penyidikan yang dilakukan oleh teman di kepolisian dalam KUHAP utamanya Pasal 109, bagaimanan kita ketahui penyidikan itu pada 4 Mei 2017 kemudian SPDP baru dilakukan pada pemohon sekitar 20 Juni 2017, jadi ada selang waktu 47 hari," ujar Munathsir di PN Jaksel, Ampera, Jakarta Selatan, Senin 10 Juli.

Berdasarkan keputusan tersebut, kata dia, SPDP itu seharusnya diberikan kepada penggugat paling lama tujuh hari. "Padahal dari Pasal 109 ini sudah diuji materi oleh MK, di situ disebutkan bahwa namanya SPDP itu harus diberitahukan pada semua pihak paling lama tujuh hari setelah terbitnya surat penyidikan ini. Kami tidak tahu kenapa lama sekali disampaikan kepada pemohon," imbuhnya.

Munathsir menambahkan, pihaknya sudah mempelajari isi SMS dari Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto tak ada sama sekali berunsur ancaman.

"Kami sudah mempelajari konten dari pada SMS atau Whatsapp yang dikirim ke Jaksa Yulianto. Kami berpendapat tidak ada konten sama sekali yang mengandung unsur ancaman karena seperti kita ketahui bahwa Pasal 29 ITE yang dilaporkan itu harus jelas ancamannya," pungkasnya

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini