Politikus Golkar Charles Mesang Didakwa Korupsi Rp9,75 Miliar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 22 Juni 2017 20:43 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 22 337 1723039 politikus-golkar-charles-mesang-didakwa-korupsi-rp9-75-miliar-HqMOEAQRdj.jpg Charles Jones Mesang (Foto: Antara)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Charles Jones Mesang, didakwa menerima uang suap sebesar Rp9,75 miliar terkait pemulusan dana tambahan optimalisasi anggaran proyek pada Ditjen P2KTrans tahun 2014.

Politikus Golkar tersebut mendapatkan uang itu dari sejumlah pengusaha di beberapa daerah Indonesia. Diduga, uang suap itu untuk memuluskan permintaan Ditjen P2KTrans terkait penambahan anggaran.

"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata ‎Jaksa KPK, Abdul Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Dana optimalisasi tersebut rencananya akan diberikan untuk Provinsi Sumsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una-una, Kayong Utara, Toraha Utara, Konawe dan Teluk Wondama.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, Charles Mesang diminta oleh Pejabat P2KTrans Kemenakertrans, Jamaluddin Malik ‎bersama dengan Sesditjen P2KTrans, Achmad Said Chudri untuk memuluskan anggaran tugas pembatuan tahun 2014 di Komisi X dan Banggar DPR.

Dalam pertemuan itu Charles menanyakan berapa nominal anggaran tambahan yang dibutuhkan. Kemudian Achmad menjawab sekitar Rp200-300 miliar. Lalu Charles sepakat akan memperjuangkan anggaran tambahan untuk proyek P2KTrans.

"Menindaklanjuti pertemuan tersebut, terdakwa dalam setiap rapat di Komisi IX, maupun Banggar DPR selalu mengusahakan anggaran untuk Kemenakertrans khususnya Ditjen P2KTrans. Agar proses pembahasan penambahan anggaran lancar, terdakwa menjanjikan akan memberi kepada beberapa anggota Komisi IX," jelas Jaksa Basir.

Charles Mesang didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini